Kodim 0812 Lamongan Terima Penyuluhan Hukum

LAMONGAN(KilasMetro)-Dalam rangka menumbuh kembangkan Kedisiplinan Anggota TNI, khususnya wilayah Kodim 0812 Lamongan telah dilaksanakan penyuluhan Hukum TW III. 


Hal ini diselenggarakan untuk mencegah dan meminimalisir pelanggaran oleh Kumdam V Brawijaya kepada anggota Kodim 0812 Lamongan, yang bertempat di Aula Kadetsuwoko Kodim 0812 Lamongan, dengan penanggung jawab Kasdim 0812 Lamongan Mayor Arh G.N Putu Ardana S.S, diikuti sekitar 180 orang, Selasa (20/08/2019) kemarin.


“Selamat datang Kumdam V Brawijaya di Makodim 0812 Lamongan, mohon maaf Dandim 0812 Lamongan tidak bisa mengahadiri kegiatan ini,”ujar Kasdim 0812 Lamongan Mayor Arh G.N Putu Ardana S.S.


Dandim berpesan, kata Mayor Putu menyampaikan, agar anggota bisa memahami dan menyimak penyampaian Kumdam V Brawijaya.Menurutnya, kegiatan penyuluhan ini penting untuk disampaikan kepada seluruh personel, agar dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari dapat terhindar dari pelanggaran hukum.


“Saya harapkan anggota kodim 0812/Lamongan setelah menerima penyuluhan hukum ini menjadi lebih sadar hukum dan penyuluhan hukum ini bermanfaat bagi kedinasan dan pribadi anggota,”tuturnya. 

Diwaktu yang sama, Kumdam V Brawijaya Mayor Chk Hariono, SH, memberikan penyuluhan hukum, karena perlu dipedomani semua pelanggaran pasti ada sanksi dan juga penjelasan hukum tentang  Asusila, KDRT, Narkoba, THTI, Desersi.

“Beberapa pelanggaran hukum yang sering terjadi di masyarakat yang berpengaruh terhadap anggota TNI. Antara lain penyalahgunaan ITE, kekerasan dalam rumah tangga dan narkoba menjadi faktor yang dapat menyebabkan seseorang terjerumus dalam pelanggaran hukum,”paparnya 

Oleh karena itu, terangnya, setiap personel diharapkan selalu mawas diri agar terhindar dari pelanggaran yang dapat menjatuhkan nama baik diri sendiri, keluarga, maupun satuan.

Mayor Hariono juga menyampaikan, dalam kehidupan sehari-hari apabila anggota Kodim 0812/Lamongan yang telah bercerai harus menengok dan memberi nafkah kepada anaknya agar terhindar dari jerat hukum tentang penelantaran anak.

“Kami melarang keras, Prajurit TNI melibatkan diri dalam kegiatan politik dan PNS wajib memberikan hak suara politiknya dan dilarang mempengaruhi serta mengarahkan dalam satu calon dan hindari segala bentuk pelanggaran hukum,”(huda/pendim0812).

Bagikan melalui :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan