Akhirnya Satgas Anti Judi Pilkades Serentak Lamongan Terbentuk

KiLASMETRO.COM, LAMONGAN – Polres Lamongan berkomitmen untuk memberantas segala bentuk perjudian di wilayah hukumnya. Dan komitmen tersebut ditunjukkan dengan dibentuknya Satgas Anti Judi Pilkades Serentak Lamongan di Mapolres Lamongan, Senin (02/09/2019).

“Satgas ini dilatar belakangi dari hasil rapat koordinasi 4 Instansi dalam menghadapi Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) serentak di 385 Desa pada tanggal 15 September nanti,” kata Kapolres Lamongan AKBP Feby DP Hutagalung,S.I.K, M.H.

Feby menyampaikan saat memimpin apel, pihaknya akan komitmen dalam memberantas perjudian. Khususnya pada Pilkades serentak nanti.

“Tim Satgas Anti Judi Pilkades mulai bekerja mulai tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 September mendatang,”tuturnya.

Lebih lanjut, Feby menambahkan, pihaknya tidak akan main-main. Karena pembentukan satgas tersebut bukan hanya formalitas belaka namun untuk tetap tegaknya hukum di Kabupaten Lamongan.

“Kami berharap hasil Pilkades Serentak nantinya bisa Fair seperti halnya Demokrasi pada Pemilu tahun 2019 kemarin. Sehingga stabilitas keamanan di Lamongan tetap terjaga,”pungkasnya.

Pembentukan Satgas Anti Judi Pilkades ditandai dengan pemasangan rompi yang dilakukan oleh Kapolres Lamongan.

Apel pembentukan Satgas Anti Judi Pilkades Serentak Kabupaten yang dipimpin Kapolres Lamon gan dihadiri Dandim 0812/Lamongan Letkol Inf Sidik Wiyono, S.H., M.Tr.Han, Wakapolres Kompol Imara Utama, SH., SIK, MH beserta Kabag dan Kasat Polres Lamongan.

Dari Pemkab Lamongan dihadiri Kepala Kesbangpol Sujito,SE dan Kabag Pemdes Abdul Qowi. Sedangkan dari Kejaksaan Negeri Lamongan di hadiri Kasi Datun Irfan.


Dalam kesempatan sebelumnya Kapolres Lamongan AKBP Feby DP Hutagalung,S.IK,M.H mengatakan, pihaknya akan menindak pelaku money politik atau politik uang pada Pilkades serentak nanti.

“Ya penanganan kasus money politik dalam Pilkades mendatang yang menangani Polres,” kata Kapolres Lamongan, AKBP Feby DP Hutagalung, beberapa waktu lalu.

Secara terpisah, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskirm) Polres Lamongan, AKP Wahyu Norman Hidayat pada awak media menjelaskan sesuai aturan, money politik merupakan tindakan pidana dan pelaku dan penemerina terancam hukuman.

“Pemberi dan penerima politik uang (money politik) di dalam pilkades, akan kita jerat dengan pasal 149 ayat (1) & (2) dengan ancaman penjara sembilan bulan dan denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah,” ungkap AKP Wahyu Norman Hidayat saat itu.

Selain akan menindak tegas pelaku money politik, Polres Lamongan juga akan melakukan berbagai upaya untuk mencegah adanya praktek perjudian saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang digelar 385 desa di Kabupaten Lamongan mendatang.

“Sebagai antisipasi adanya perjudian saat Pilkades serentak, mungkin kita akan membentuk Satgas. Selain itu, kita juga melakukan berbagai upaya preventif,” ungkapnya. (huda).




Bagikan melalui :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan