Pilkades Serentak, 897 Calon Kades Deklarasi Wujudkan Zero Konflik

KiLASMETRO.COM, LAMONGAN – , Seluruh calon Kepala Desa (Cakades) dari 385 desa se-Kabupaten Lamongan, Kamis (05/09/2019) menandatangani deklarasi damai di Pendopo Lokatantra.

Penandatanganan deklarasi tersebut juga diketahui oleh jajaran forkopimda dan forkopimcam dalam upaya menghilangkan konflik (zero conflict) saat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

“Sebenarnya deklarasi damai sudah pernah dilaksanakan di masing-masing wilayah cakades, baik tingkat desa maupun tingkat kecamatan,”kata Bupati Fadeli,SH,MM kepada sejumlah awak media.

Fadeli menyampaikan, deklarasi kali ini terselenggara berkat aspirasi yang berhasil ditampung dari masyarakat dan seluruh cakades dengan tujuan mengantisipasi beberapa hal yang tidak diinginkan setiap tahapan proses Pilkades.

Pilkades serentak Kabupaten Lamongan, menurut Fadeli, mungkin terbanyak di Indonesia karena penyelenggaranya 385 desa.

“Aman, lancar dan suksesnya penyelenggaraan Pilkades juga berkat partisipasi dan dukungan berbagai elemen masyarakat. Serta aparat keamanan yang bisa membawa keguyuban dan kebersamaan masyarakat sampai ke tingkat desa,”ujarnya Fadeli.

Sementara, Kapolres Lamongan AKBP Feby DP Hutagalung,S.IK,MH menyampaikan desa yang melakukan pesta demokrasi memiliki titik kerawanan konflik.

Lihat juga videonya :

“Ada 83 desa yang memiliki titik kerawanan konflik sehingga perlu maksimal dalam menjaga keamanan, tetapi hal itu dinamis tidak mutlak,”ungkap AKBP Feby DP Hutagalung.

Selain itu, lanjut Feby, akan memprofil kembali beberapa desa tersebut menjelang pemilihan. Dan upaya pencegahan (preventif) potensi-potensi konflik akan dilakukan. Sehingga tidak menutup kemungkinan jumlahnya akan turun.

“Tingkat kerawananan yang cukup membahayakan tidak ada, namun beberapa indikator yang menurut penilaian kami (red_Polri) bersama TNI, perlu dicari solusinya sehingga pada saat pelaksanaan bisa mengurangi tensi,”bebernya.

Selain itu, dia juga mengatakan, pihaknya sudah memonitor, memantau dan melakukan penyelidikan beberapa desa potensi rawan konflik. Termasuk adanya bacakades (bakal calon Kepala Desa) yang tidak bisa lolos menjadi cakades karena kebijakan aturan.

“Sedangkan untuk mengurangi bahkan menghilangkan ajang perjudian dalam perhelatan enam tahunan ini, kami juga akan menurunkan Tim Satgas Anti Judi Pilkades,”pungkas Feby dengan nada tegas. (huda).

Bagikan melalui :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan