Mereka Tagih Janji Presiden Jokowi Hingga Ancam Demo Istana Negara

KiLASMETRO.COM, LAMONGAN -Hari Tani Nasional baru akan diperingati besok (24/09/2019), namun momentum tersebut dimanfaatkan masyarakat petani hutan Lamongan dengan menggandeng DPC Mappan (Masyarakat Pemerhati Pangan) Lamongan dan DPW Gema PS Indonesia untuk menagih janji.

Mereka meminta KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Repbulik Indonesia dan Presiden RI Jokowi segera memberikan ijin bagi petani menggarap hutan berupa IPHPS (izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial).

Ketua DPC Masyarakat Pemerhati Pangan (Mappan) Lamongan Sonny Andi Akhmad,SE mengatakan perhutanan sosial merupakan kebijakan Presiden Jokowi yang memberikan akses legal berupa SK izin bagi petani penggarap hutan untuk memanfaatkan hutan negara.

Sonny menyampaikan, bahwa sebelum adanya program perhutanan sosial, petani penggarap di kawasan hutan negara yang dikelola Perum Perhutani tidak memiliki kepastian hukum pemanfaatan.

“Kami, Masyarakat Pemerhati Pangan (Mappan) Lamongan, membantu program Nawacita Jokowi dalam hal sosialisasi ke bawah dan membantu masyarakat desa hutan di Lamongan untuk mengajukan Program Perhutanan Sosial dalam bentuk pengajuan izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS) sesuai dengan P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang IPHPS”, ujar Sonny Andi Akhmad,SE kepada awak media, Senin (23/9/2019).

Penolakan dari Perum Perhutani KPH Mojokerto, menurut Sonny, melalui pejabat dibawahnya masih banyak terjadi di lapangan. Baik berupa ancaman maupun hasutan, yang disampaikan kepada masyarakat.

“Bahkan BKPH Ngimbang mengeluarkan surat edaran yang ‘hanya’ dibacakan oleh KRPH (Kepala Resort Pemangku Hutan) yang isinya adalah penggalan-penggalan pasal dalam P.39 yang diterjemahkan secara bebas dan tidak rasional. IPHPS dianggap lebih mencekik warga daripada skema sebelumnya”, kata DPC Mappan Lamongan.

Perlu diperhatikan meski upaya dari KRPH atau mandor, jelas Sonny, yang tidak jarang mengumpulkan warga atau berbicara secara langsung kepada warga untuk mengintimidasi, menghasut, dan ‘menggembosi’ terhadap IPHPS yang dianggap tidak akan berhasil dengan bersenjatakan surat edaran BPKP Ngimbang.

“Hingga saat ini pihaknya bersama masyarakat petani hutan telah membuat 19 pengajuan IPHPS, yakni 6 gapoktan dan 13 poktan dengan jumlah total luas lahan 9.737 hektare dan 4.850 petani yang mengajukan.Dalam prosesnya telah ada 15 gapoktan dan poktan dalam proses verifikasi, baik verifikasi administrasi, verifikasi subjek, maupun verifikasi objek”, lanjutnya.

Menurutnya, secara umum, Mappan Lamongan telah mensosialisasikan P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 TENTANG IPHPS sejak 24 Mei 2019 dan sejak saat itu pihaknya terus bergerak untuk mensosialisasikan IPHPS dari desa hutan satu ke desa hutan yang lain antar kecamatan di Lamongan.

“Oleh karena itu di moment Hari Tani Nasional 2019, DPC Mappan Lamongan dan DPW Gema PS Indonesia Jawa Timur, bersama masyarakat petani hutan Lamongan menagih janji dan komitmen KLHK dan Presiden RI Jokowi untuk segera memberikan IPHPS”, tegas Sonny.

Sementara, Ketua DPW Gema PS Indonesia Indonesia Miftachul Rochiem, S.IP, meneruskan yang disampaikan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawacita akan menaruh perhatian besar pada petani.

“Kita lihat lagi kedaulatan pangan yang jadi gema di mana-mana. Presiden menyatakan akan mendatangi para petani secara langsung dan merayakan Hari Tani Nasional bersama”, ungkapnya.

Masyarakat petani hutan Lamongan, terang Mifta, memberi batas waktu hingga akhir Oktober dan mengancam akan datang ke Istana Negara. Apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi.

“Jika tuntutan ini tidak segera ditindaklanjuti oleh KLHK hingga akhir Oktober 2019, maka kami akan menagih janji Nawacita Jokowi secara langsung di depan Istana Presiden”, pungkas Ketua DPW PS Indonesia Jatim Miftachul Rochiem, S.IP. (huda).

Bagikan melalui :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan