PC IMM Lamongan Ancam Bubarkan BPJS Kesehatan, Jika Pemerintah Tetap Menaikkan

KiLASMETRO.COM, LAMONGAN – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lamongan menggelar aksi damai (itikaf jalanan seruan aksi) menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena dianggap akan semakin memberatkan beban rakyat.

Mereka dari gabungan PK IMM Unisla, PK IMM UML, PK Unisda, PK IMM Stiekhad, PK IMM STIEM Pacirab, STITM Paciran dan STAIM Paciran itu melakukan longmarch dari depan kantor BPJS Lamongan Jalan Lamong Rejo menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan di Jalan Basuki Rahmad

Saat aksi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan, mahasiswa pendemo tersebut membentangkan sejumlah poster bertuliskan say no racism, BPJS naik rakyat tidak boleh sakit, aku harap yang naik tinggi badanku bukan iuran BPJS, DPR entah apa yang merasukimu, suwe-suwe nuruti kekarepanmu sansoyo bubrah, muleo tak balekno duwikmu kampanye dan aku ae maju mosok kowe mundur.

Ketua Koorlap Aksi Eko Prasetyo Utomo mengatakan, bahwa aksi bertujuan menyuarakan penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Aksi ini wujud kepedulian kami atas keresahan yang dialami masyarakat terkait adanya isu kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Padahal kebutuhan untuk hidup sehari-hari saja sangat berat”, ungkap Eko Prasetyo Utomo, Kamis (26/09/2019).

Eko menyampaikan, jika benar iuran BPJS Kesehatan tetap dinaikkan pemerintah, maka tentunya akan memberatkan masyarakat. Bukannya mensejahterakan malah mengkhianati rakyat dengan mencekiknya.

“Dalam aksi ini PC IMM Lamongan, menuntut empat point yakni menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, mendesak pemerintah pusat untuk turut andil dalam memperbaiki sistem di BPJS Kesehatan”, kata Eko yang juga menjabat sebagai Kabid Hikmah PC IMM Lamongan.

Kemudian mendesak pemerintah daerah Lamongan turut menolak kenaikan BPJS Kesehatan. Untuk yang keempat mengancam bakal melakukan aksi membubarkan BPJS Kesehatan karena Indonesia sudah merdeka 74 tahun.

“Dengan dilakukannya penandatanganan petisi oleh Komisi D DPRD Lamongan, menunjukkan bahwa mereka telah mendukung aksi penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan”, tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan, Ali Mahfudl, menegaskan pihaknya sangat setuju dengan tuntutan mahasiswa IMM Lamongan.

“Memang seharusnya iuran BPJS Kesehatan tidak ada kenaikan, agar rakyat tidak semakin terbebani. Apalagi saat harga kebutuhan juga mahal”, tegas Ali Mahfudl.

Usai pengucapan sumpah janji pimpinan, Ketua DPRD Lamongan Abdul Ghofur menyampaikan secara garis besar pihaknya akan mendukung adanya tuntutan dari para mahasiswa.

“Jika Komisi D mendukung kami juga akan mendukung dan akan menyampaikannya ke pemerintah pusat. Kan, yang menentukan pusat”, ujar Ketua DPRD Lamongan Abdul Ghofur.

Seruan aksi penolakan tersebut dilanjutkan ke kantor BPJS di Kabupaten Lamongan Jalan Lamongrejo.

Lihat juga videonya :

Alhasil mereka ditemui oleh Eni Yuliani perwakilan Kepala Kantor BPJS Lamongan dan menyatakan mendukung dengan menandatangani petisi penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Kami sebagai perwakilan BPJS di Kabupaten Lamongan menerima usulan dari teman-teman mahasiswa. Dan akan meneruskan ke BPJS dan pemerintah pusat”, pungkasnya. (huda).

Bagikan melalui :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan