Ratusan Karyawan PT Interkraft Sepakat Dengan Pihak Pabrik, Sebelumnya Sempat Unras

KiLASMETRO.COM, LAMONGAN –
Ratusan karyawan pabrik furnitur PT. Interkraft di Lamongan akhirnya memperoleh kesepakatan dengan pihak perusahaan atas Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang dirasa tidak sesuai dengan ketetapan Pemkab Lamongan.

Setelah sebelumnya, mereka menggelar aksi unjuk rasa (unras) di depan pintu gerbang pabrik sejak Selasa (01/10/2019) kemarin, secara spontan tanpa ada koordinator aksi.

Sehingga sejumlah kendaraan yang akan keluar-masuk pabrik di Desa Dradahblumbang, Kedungpring, Lamongan, terpaksa mengalami hambatan.

Mereka menilai sistem pengupahan yang ditentukan oleh pihak pabrik terhadap karyawan tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Tenaga dan kerja karyawan selama ini tidak dihargai secara layak sehingga upah yang mereka terima jauh dari nilai angka UMK Lamongan sebesar 2.200 per bulan.

“Saya sudah 4 tahun, tapi terima gaji setiap dua minggu sekali cuma 600 sampai 750 ribuan, dan itu pun gak ada uang lembur”, kata Rini, salah seorang peserta aksi unjukrasa, Rabu (02/10/2019).

Selain itu, mereka juga menuntut pihak pabrik untuk melaksanakan sistem kerja yang sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Seperti halnya, pemberlakuan jam kerja selama 8 jam per hari dan selebihnya dihitung lembur termasuk kerja dihari libur atau tanggal merah.

“Selama ini upah yang kita terima Rp 6000 sampai 6500 per jam, dan tidak ada upah lembur meskipun kerja lebih dari 8 jam, termasuk hari minggu pun tidak terhitung lembur”, terang salah seorang pria yang mengaku sudah menjadi supervisor.

Sementara, Sumarsono Hadi, perwakilan dari pihak perusahaan yang menemui massa merespon tuntutan para karyawan dengan menaikan upah kerja minimum Rp 10.000 per jam.

“Apa yang jadi tuntutannya sudah kita sampaikan dan pihak manajemen pabrik menyepakati ada kenaikan upah kerja minimum Rp 10.000 per jam”, terangnya kepada massa.

Sedangkan untuk pemberlakuan standart jam kerja termasuk upah lembur kerja dan hari libur, pihak perusahaan masih belum pasti bisa memenuhi. Sebab pekerjaan yang ada di perusahaan sistemnya adalah job order.

“Jadi kalau memungkinkan hari libur ya akan kita liburkan, dan saya pastikan untuk hari kemerdekaan RI pasti akan diliburkan”, ucapnya yang diiringi dengan sorakan dan cibiran dari para peserta aksi. (bha/huda).

Bagikan melalui :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan