Biaya Pilkada 2020, KPU Lamongan Sebesar 57,5 miliar dan Bawaslu 17,5 Miliar

KiLASMETRO.COM, LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan akhirnya menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sempat molor dari batas yang telah ditentukan Kemendagri, lantaran adanya revisi beberapa point anggaran.

Proses penandatanganan NPHD untuk anggaran pilkada Lamongan 2020 tersebut dilakukan setelah ada kesepakaatan bersama KPU Lamongan dan Bawaslu Lamongan terkait nominal anggaran yang diajukan.

“Setelah beberapa hari kami bicarakan dengan pihak KPU dan Bawaslu Lamongan. Akhirnya menemukan kesepakatan, dan sore hari ini proses penandatanganan NPHD untuk pembiayaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020-2025”, ujar Bupati Lamongan Fadeli kepada media KilasMetro.com, Jumat (04/10/2019) petang.

Fadeli berkilah pihaknya tidak merasa penandatangan NPHD terlambat atau mundur. Karena dia perlu berhati-hati dalam menghitung, karena terdapat standar-standart tertentu yang memerlukan penyesuaian.

“Jadi NPHD ini merupakan kesepakatan untuk perhitungan sementara, untuk anggaran KPU sebesar Rp.57,5 Milyar dan Bawaslu sebesar Rp.17,5 Milyar. Setelah itu kami masukkan RAPBD 2020, melalui penetapan-penetapan pembahasan bersama DPRD Kabupaten Lamongan”, kata Fadeli.

Sementara Ali Makhrus, selaku Ketua KPU Kabupaten Lamongan menyampaikan, kemarin pihaknya melakukan revisi dengan mengacu pada dasar hukum keputusan KPU No.13/2012, jadi standar penyesuaiannya menggunakan yang lama.

“Dari revisi tersebut anggaran untuk KPU sebesar Rp.57,5 Milyar telah kami sepakati. Karena dari beberapa perhitungan kami melakukan efisiensi yakni sosialisasi dan penganggaran belanja barang modal”, ungkap Makhrus.

Sedangkan, Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan Miftakhul Badar mengatakan ada beberapa hal yang harus dilakukan rasionalisasi sehingga anggaran mengalami efisiensi menjadi Rp. 17,5 Milyar.

“Bentuk efisiensinya, misal bimtek yang semula dilakukan setiap kecamatan nanti akan dilakukan di Kabupaten. Kalau dari kami pada pada prinsipnya berharap efisiensi ini akan menjadi maksimalisasi kinerja pengawasan pada Pilkada 2020”, terangnya.

Rencananya pada awal November 2019 pihak Bawaslu Lamongan akan memulai tahapan Pilkada 2020, diantaranya pengumuman, dan rekrutmen jajaran panitia Adhocnya, mulai panwascam sampai Panwasdesa.

Bagikan melalui :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan