“Dewan Berani Bersuara”, Banggar Tidak Ruwet, KUA-PPS APBD Lamongan 2020 Tolong Diperbaiki

gambar : Ketua Banggar sekaligus DPRD Lamongan H. Abdul Ghofur bersama anggota Darwoto.

KiLASMETRO.COM, LAMONGAN – Hasil penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Pemkab Lamongan 2020 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mendapat tanggapan tegas anggota Badan Anggaran (Banggar). 

Perlu diketahui bersama, padahal penyusunan rancangan anggaran sebelumnya, Pemkab Lamongan menggunakan aplikasi e-Planning yang terintegrasi dengan e-Budgeting. Namun, kenyataanya pada penyusunan anggaran tahun 2020 terdapat beberapa kejanggalan ketika dikoreksi. 

Anggota Banggar dari Fraksi PDIP sekaligus Wakil Ketua DPRD Lamongan, Darwoto mengatakan, jika penyusunan rancangan KUA-PPAS APBD Lamongan 2020 menerapkan e-Planning, tentunya pengusulan pokok-pokok pikiran (Pokkir) dari legislatif juga terakomodir.

“Penerapan e-Planning dalam penyusunan KUA-PPAS sudah dimulai sejak pak Mursyid jadi Kepala Bappeda.Tapi, kenyataannya sekarang mana e-Planning yang dulu digembor-gemborkan”, ungkap Darwoto di kantor DPRD Lamongan, Selasa (05/11). 

Darwoto menyebutkan, sebetulnya dalam pembahasan rancangan KUA-PPAS kemarin Banggar tidak ruwet, cuma meminta agar diperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada dalam rancangan tersebut.

“Entah sampai kapan proses perbaikan rancangan yang mereka butuhkan, yang jelas kita menunggu kesiapan pihak eksekutif memperbaiki”, tandasnya. 

Ketua Banggar sekaligus Ketua DPRD Lamongan H. Abdul Ghofur menegaskan telah memberi ruang kepada anggota Banggar untuk mengoreksi secara cermat dan jeli pada rapat pembahasan rancangan KUA-PPS APBD Lamongan 2020 sebelum ditetapkan menjadi RAPBD Lamongan 2020. 

“Pada rapat kemarin, semua anggota Banggar sudah kami persilahkan untuk mengoreksi dan menanggapi secara cermat dan jeli atas rancangan KUA-PPS APBD tahun 2020”, ujar H. Abdul Ghofur.

Ghofur menjelaskan, bahwa tugas dewan sangat berat, karena memiliki tanggungjawab atas amanah yang diberikan rakyat. “Terutama anggota Banggar agar melakukan budgeting dan pengawasan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban pemerintah daerah”, katanya.

Ketua DPRD Lamongan menyampaikan, bahwa persoalan anggaran Lem Aibon yang terjadi DKI Jakarta yang ramai diberitakan saat ini, harus menjadi perhatian khusus dan pelajaran bagi para anggota Banggar agar lebih cermat mengoreksi rancangan KUA-PPS APBD Lamongan 2020. 

“Oleh karena itu, dari kejadian pada APBD DKI Jakarta yang ramai terungkap ke publik harus jadi pelajaran bagi para anggota DPRD utamanya Banggar, sangat berharap jangan sampai terjadi di APBD Lamongan tahun 2020”, pungkasnya. (huda).

Bagikan melalui :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan