Korban Meningkat, Pemkab Lamongan Sosialisasikan UU Perlindungan Anak

Bupati Fadeli,SH didampingi Kepala Dinas PPPA Lamongan dr.Fida Nuraida, M.Kes usai pembukaan Sosialisasi UU No.35 tahun 2014, Selasa (12/11).

KiLASMETRO.COM, LAMONGAN – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (PPPA) Anak Kabupaten Lamongan mengklaim jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum setiap tahun mengalami penurunan.

“Secara umum kasus kekerasan dan kejahatan seksual yang menimpah terhadap anak di Kabupaten Lamongan mengalami penurunan”, kata Kepala Dinas PPPA Lamongan, dr. Fida Nuraida di acara Sosialisasi UU No 35 Tahun 2014, di Pendopo Lokatantra Pemkab Lamongan, Selasa (12/11/2019).

Berdasarkan data pengungkapan kasus hukum yang melibatkan anak di wilayah hukum Polres Lamongan memang tidak begitu banyak dari tahun sebelumnya. Tercatat sejak Januari 2019 hingga saat ini sudah tercatat sedikitnya 5 perkara kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak.

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lamongan, Aiptu Sunaryo menyebutkan perkara yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum di Lamongan setiap tahunnya rata-rata ada melibatkan pelaku yang berprofesi guru atau pendidik.

“Kalau jumlah kasusnya sih tidak banyak, cuma yang membuat heboh kan jumlah korban meningkat dan pelakunya itu guru atau tenaga pendidik” terangnya kepada awak media.

Saat disinggung terkait pelaku kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak kebanyakan orang-orang terdekat termasuk tenaga pendidik. Bupati Fadeli menyampaikan, bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah penekanan, salah satunya sosialisasi.

“Sosialisasi seperti yang kita laksanakan hari ini merupakan bentuk upaya meminimalisirnya”, ujarnya usai membuka acara sosialisasi UU 35 Tahun 2014 dan Kampanye Three End (End Violence Againt Women and Children, End Human Traffiking, End Barriers to Economic Justice).

Selain itu, Fadeli juga menyatakan, jika di negara Indonesia, Kabupaten / Kota Layak Anak (KTA) tidak ada yang sempurna seperti yang disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

“Kabupaten layak anak tidak ada yang sempurna. Karena itu, pemerintah membuat tahapan-tahapan, dan Lamongan sudah tahapan Madya”, terangnya.

Dia berharap Kabupaten Lamongan pada tahun mendatang dapat meraih tahapan sempurna sebagai kabupaten layak anak yakni Nindya.

“Semoga tahapan terakhir sempurna yakni Nindya akan segera kita raih”, harapnya. (huda).

Bagikan melalui :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan