Hakim Tolak Permohonan Pra Peradilan Yang Diajukan Pihak Irwan

Hakim Ketua Agusty Hadi Widarto saat membacakan putusan permohonan pra peradilan terkait penetaoan tersangka dan penahanan yang diajukan pemohon (Irwan Setiyadi), Senin (02/12) petang.

KiLASMETRO.COM, LAMONGAN – Hakim Ketua Agusty Hadi Widarto menolak seluruh permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon Irwan Setiyadi terkait penetapan tersangka dan penahanan kasus korupsi Dana Hibah Pilkada 2015 sebesar Rp. 1,1 Milyar melalui kuasa hukumnya.

“Dasar penetapan tersangka Irwan Setiyadi yang dilakukan pihak Kejaksaan Negeri Lamongan selaku termohon telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan tidak ada pelanggaran atas penahanan pemohon”, ujar Agusty Hadi Widarto saat membacakan putusan sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Lamongan, Senin (02/12) petang.  

Hakim Agusty juga menyampaikan, bahwa surat perpanjangan penahanan lanjutan sudah dilakukan pengiriman melalui ekspedisi selama 5 (lima) kali. “Selama empat kali pengiriman rumah pemohon dalam keadaan kosong dan dibenarkan oleh saksi istri dan ibu pemohon, sedangkan yang kelima pada tanggal 27 November 2019 pukul 18.30 WIB, surat perpanjangan penahanan diterima oleh saksi namun tidak mau menandatangani berita acara”, kata Hakim Ketua PN Lamongan.

Sesuai fakta tersebut, Agusty kembali melanjutkan pembacaan putusan, termohon telah berusaha menyerahkan surat perpanjangan penahanan. “ Jadi permohonan sidang pra peradilan yang diajukan pemohon melalui kuasa hukum terkait penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan termohon tidak beralasan menurut hukum. Sehingga permohonan pra peradilan yang dilakukan pemohon ditolak untuk seluruhnya”, tegas Hakim Agusty membacakan putusan sidang peradilan.

Sementara, Rudi Kurniawan selaku kuasa dari pihak termohon (red_Kejari Lamongan) mengatakan, bahwa putusan penolakan dari hakim atas permohonan sidang pra peradilan terkait penetapan tersangka dan penahanan dari pemohon bersifat final.

“Putusan sudah bersifat final, jadi nggak bisa upaya hukum kasasi. Jadi proses selanjutnya ke pemberkasan untuk dilimpahkan ke persidangan”, ungkap Rudi Kurniawan.

Menurutnya, waktu yang dibutuhkan dalam pemberkasan kurang lebih satu bulan. Karena sudah memasuki tahap satu jadi memerlukan ketelitian dari JPU (Jaksa Penuntut Umum). “Mengenai JPU pada persidangan tipikor nanti kemungkinan besar dari pihak penyidik, karena sudah tahu alurnya sejak awal”, tandasnya.

Di sisi lain selaku kuasa hukum Irwan Setiadi, Ahmad Umar Buwang menerima atas putusan penolakan secara keseluruhan permohonan pra peradilan yang diajukan pihaknya. “Kami sebagai masyarakat yang taat akan hukum, maka harus tunduk dengan putusan final dari majelis hakim. Walaupun secara pribadi ada kejanggalan”, kata Ahmad Umar Buwang.  

Jadi apapun bentuknya putusan dari persidangan, Buwang panggilan Ahmad Umar Buwang mengatakan, akan menghormatinya. Namun dirinya bersama rekan-rekannya akan tetap mengawal pada proses selanjutnya. “Agenda kedepan kami akan berkoordinasi dengan Irwan Setiadi, barangkali ada keterangan tambahan untuk dimohonkan kepada penyidik. Sehingga hak-hak dari Irwan Setiadi bisa kami laksanakan”, pungkasnya.

Diketahui bersama mantan Bendahara APBD KPU Lamongan Irwan Setiyadi telah ditetapkan sebagai tersangka pada 07 Oktober 2019 lalu setelah dinaikkannya Penyidikan Umum ke Penyidikan Khusus. Kemudian sepuluh hari selanjutnya dilakukan penahanan terhadap Irwan Setiyadi. (huda).

Bagikan melalui :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan