Pemerintah Jangan Berdiam Diri, Hentikan Prostitusi Anak Dengan Modus Kawin Kontrak dan Pesanan

Ketua KOMNAS Perlindungan Anak Indonesia Arist Merdeka Sirait saat memberikan keterangan pers, Kamis (26/12).

BOGOR, KiLASMETRO.COM –  Bisnis kenikmatan nafsu birahi atau esek-esek terselubung dengan modus kawin kontrak (red bahasa inggris_sham marriage) melibatkan anak remaja berumur 14-16 tahun, Senin (23/12) lalu berhasil diungkap oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bogor.

Sebanyak 4 (empat) orang tersangka yang berperan sebagai mucikari kawin kontrak diamankan.  Mereka berempat diduga telah melakukan tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual komersial anak dengan modus kawin kontrak.

Satreskrim Polres Bogor berhasil mengungkap dugaan bisnis prostitusi yang dihalalkan dengan berkedok kawin kontrak di kawasan wisata Cisarua puncak Bogor tersebut melibatkan wisatawan mancanegara dari Timur Tengah.

Empat mucikari telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Bogor, Senin (23/12) lalu karena diduga telah melakukan tindak pidana perdagangan anak.

Ketua Umum KOMNAS Perlindungan Anak Indonesia Arist Merdeka Sirait mengapresiasi pihak Polres Bogor atas terungkapnya kasus tersebut. Dan mengatakan, bahwa prostitusi terselubung dengan modus kawin kontrak di Bogor dan  kawin pesanan di Sambas dan Singkawang, dengan melibatkan anak Kalimantan Barat yang tengah menjadi trend dikalangan wisatawan asing merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan  tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual komersial anak.

“Praktek ini  telah  pula merendahkan kemanusiaan,  harkat dan martabat anak Indonesia. Oleh sebab itu kasus ini apapun modusnya tidak boleh dibiarkan dan harus segera dihentikan dan dicari jalan keluarnya. Dengan demikian KOMNAS Perlindungan Anak sebagai salah satu institusi independen yang didirikan pemerintah dibidang Perlindungan Anak di Indonesia memberikan apreasi kepada Polres Bogor yang telah berhasil mengbongkar jaringan prostitusi anak terselubung dengan modus kawin kontrak dengan warga negara Timur Tengah di Puncak Bogor”, demikian disampaikan Ketua Umum KOMNAS Perlindungan Anak Indonesia Arist Merdeka Sirait kepada sejumlah awak media, Kamis (26/12).

Arist mengatakan, atas temuan itu tidak sedikit anak-anak remaja berusia antara 14-16 tahun di tempat ini difasilitasi oleh para germo (red_mucikari) yang sudah diamankan pihak kepolisian tersebut untuk dikawinkan kepada wisatawan asing yang berkunjung di di wisata Cisarua Bogor dengan  cara kawin kontrak untuk waktu tertentu.

Baca Juga : predator-17-siswa-sd-di-bandung-barat-hukumannya-layak-ditambah-kastrasi

“Lamanya kawin kontrak disesuaikan dengan kebutuhan para wisatawan mancanegara, berapa lama mereka tinggal di Indonesia. Ada yang hanya 14 hari lamanya, ada pula yang satu sampai tiga bulan kontrak dan kemudian dapat diperpanjang lagi”, ungkapnya.

Menurutnya, dari hasil investigasinya, setelah mereka dinikahkan dengan cara kawin kontrak seolah-olah perkawinan resmi,  mereka umum tinggal berbaur dengan warga masyarakat dengan cara menyewa rumah atau villa yang banyak bertebaran di kawasan Puncak Bogor dan Cianjur.

Guna menekan perdagangan orang di Indonesia dengan berkedok prostitusi anak kawasan puncak di Kabupaten Bogor yang banyak menyimpan sejuta pesona keindahan alamnya membuat banyak turis mancanegara khususnya wisatawan dari Timur Tengah berdatangan ke tempat selain menikmati udara dingin dan keindahan alam kota hujan Bogor juga menikmati kemolekan liak liuk remaja Bogor, Ketua KOMNAS PA berharap adanya komitmen anggota masyarakat atas dukungan kuat dari pemerintah untuk memutus mata rantai Perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial berkedok kawin pedanan dan kawin kontrak anak.

“Para mucikari yang memfasilitasi prostitusi anak berkedok kawin kontrak ini maupun aparatus negara ditingkat desa dan kecamatan yang terlibat dalam kasus ini dapat dijerat dengan pasal berlapis yang diatur dalam UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang ( TPPO) dan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penerapan Perpu No. 01 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tahun tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun”, tegas Arist.

Sedangkan kawin pesanan usia anak yang ditemui di Sambas dan Singkawang Kalimantan Barat untuk kebutuhan komunitas masyarakat di Cina dan Taiwan sangat berbeda apa yang terjadi di perbatasan antara Puncak Bogor dan Cianjur. “Banyak ditemui anak-anak kita dari berbagai eknis di perdagangkan ke luar negeri untuk tujuan mendapatkan keturunan anak laki-laki, dimana ada peraturan dan kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan jumlah penduduk di Tiongkok warga masyarakat tidak dibenarkan menambah keturunan anak perempuan. Akibatnya banyak warga masyarakat melakukan kawin pesanan sasarannya adalah anak-anak remaja kita”, terangnya.  

Lebih lanjut, Arist menyampaikan, bahwa kejadian di Tiongkok, Taiwan dan di negara lainnya anak remaja tersebut dijebak menjadi korban prostitusi, jika mereka tidak bisa melahirkan keturunan anak laki-laki. “Akibatnya banyak anak-anak kita diperdagangkan untuk tujuan seksual komersial berkedok kawin pesanan, namun dibalik itu ada modus dan agenda khusus pergagangan manusia international”, tuturnya.

Untuk mengatasi tragedi kawin pesanan di Sambas dan Singkawang serta kawin kontrak di Bogor, Ketua KOMNAS PA Indonesia menegaskan, sudah tiba saatnya tragedi kemanusiaan ini menjadi agenda dan program prioritas dan khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk segera memerangi pekerja anak, kawin usia anak sebagai syarat utama apa yang dimaksud sebuah kota layak anak.

Arist kembali menegaskan, kasus ini tidak boleh dianggap biasa-biasa saja dan pemerintah berdiam diri atas kasus kemanusiaan ini. Sebab dampak lain dari modus ini anak-anak remaja kita bisa menjadi korban terpapar dengan HIV/AID bahkan menjadi korban perdagangan obat bius dan narkoba serta dan pornografi anak. Oleh sebab itu KOMNAS Perlindungan Anak segera berkordinasi dengan Kementerian PPPA  untuk mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor, Sambas dan Kota Singkawang untuk membantu membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah (PERDA) perlindungan anak dari kawin kontrak dan kawin pesanan dan pekerja anak yang diintegrasikan dengan Program dan Peraturan Desa (PERDES) tentang pemberdayaan masyarakat rentan anak, perempuan dan lansia di masing-masing desa.

“Untuk itu kami siap menjadi mitra kerja strategis pemerintah Bogor, Sambas, Singkawang dan Kementerian PPPA guna melawan perdagangan anak untuk tujuan seksual komersial berkedok kawin pesanan dan kontrak”, pungkasnya. (komnasPA/koko).

Bagikan melalui :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan