Diduga Gelapkan Hak Masyarakat Kurang Mampu, Pihak Terkait Program Dana BPNT di Laporkan

Ilustrasi Program Dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

LAMONGAN | kilasmetro.com – Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Lamongan dan Supplier selaku penyedia barang bantuan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan menyelewengkan dan atau menggelapkan atas hak-hak masyarakat kurang mampu atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Supriadi, selaku pelapor mengatakan, dirinya menduga Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Lamongan dan Supplier melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan dalam penyaluran dana BPNT.

“Terkait laporan tersebut, saya menduga adanya kesepakatan antara pihak-pihak terkait BPNT yakni Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Lamongan dan Supplier untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”, kata Supriadi kepada awak media, Kamis (26/03/2020).

Tak hanya itu, sambung Supriadi, ada pihak lain yang berkaitan dengan program BPNT turut aksi dugaan korupsi atas hak-hak KPM yakni Bank BNI 46 dan e-Warung karena perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan saling berkaitan atau korporasi.   

“Dugaan kami APBN atas dana program BPNT TA 2018/2019 yang diselewengkan dan atau digelapkan kurang lebih 400 – 600 juta per bulan dan di TA 2020 kurang lebih 1,2 – 1,6 milyar per bulan yang merupakan hak-hak masyarakat kurang mampu atau KPM”, tandasnya.

Sementara, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lamongan, Rustamaji Yudica A.N, SH mengatakan terkait laporan dan atau pengaduan dugaan korupsi dana program BPNT (bantuan pangan non tunai) di Kabupaten Lamongan sudah diterima pihaknya.

“Iya mas, Kejari sudah menerima laporan tersebut dan masih kami pelajari. Namun kami belum melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan laporan tersebut”, aku Rustamaji.

Dikesempatan yang berbeda, Sholikin salah satu supplier mengatakan, telah mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan sebanyak dua kali di bulan Februari dan Maret 2020. Namun tidak mengakui nama pejabat akan dia temui.    

“Di bulan Februari dan Maret 2020 saya mendatangi Kejaksaan Negeri Lamongan. Ya, pokoknya ada mas yang saya temui”, tandas Sholikin mengakui telah membawahi 19 supplier dan atau kecamatan saat dikonfirmasi melalui sambungan satelit.  

Disisi lain, Kepala Dinas Sosial Lamongan, M. Kamil sekaligus selaku Sekretaris Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Lamongan mengatakan bahwa masyarakat yang menerima program BPNT TA 2018/2019 dan atau program Sembako TA 2020 mencapai puluhan ribu KPM.

“Masyarakat Lamongan yang menerima program tersebut sampai dengan bulan Maret 2020 sebanyak 88.049 KMP dan per hari ini sudah bisa cair sekitar 90 persen“, terang M Kamil. (huda).

Bagikan melalui :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan