Gunakan Kemajuan Teknologi, JPU Menolak Seluruh Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lamongan bersama Penasehat Hukum (PH) sidang ketiga, Rabu (01/04).

KILASMETRO|LAMONGAN –  Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan menanggapi dan atau menolak seluruh jawaban eksepsi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum (PH) terdakwa Irwan Setiadi atas perkara korupsi dana hibah Pilkada 2015 di KPU Lamongan.

Namun tanggapan atas eksepsi tersebut disampaikan JPU pada persidangan secara sistem online atau via video conference di tiga tempat yakni Pengadilan Tipikor Surabaya, Kantor Kejaksaan Negeri Lamongan, dan Lapas Kelas II Lamongan. Hal itu dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19).

“Sidang kali ini juga bisa dikatakan menjawab tantangan situasi ditengah gejolak ganasnya penyebaran wabah covid-19 dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk penegakan hukum yang lebih baik, yakni menggunakan video conference atau live streaming”, kata Kasi Pidsus Kejari Lamongan Muhammad Subhan kepada awak media usai sidang, Rabu (01/04) sore.   

Subhan panggilan Kasi Pidsus Kejari Lamongan menjelaskan, secara umum eksepsi yang diajukan penasehat hukum terdakwa keseluruhan tidak ada yang perlu ditanggapi.  

“Yang pertama terkait identitas, kan sudah direnvoi di depan persidangan jadi tidak perlu lagi dibahas. Karena pada hari persidangan itu juga sudah sudah langsung dijawab dan diperbaiki serta penasehat hukum juga sudah tahu diperbaiki saat itu”, terangnya.

Lebih lanjut Subhan mengatakan, kalau lokus sudah jelas juga tempus sudah jelas karena jelas disebutkan dalam dakwaan baik waktunya sejak kapan tanggal berapa bulan apa itu sudah jelas. Kemudian lokasinya juga sudah jelas di KPU Lamongan dan secara umum disampaikan dalam dakwaan di Kabupaten Lamongan.

Tampilan video conference sidang ketiga

“Lokus tempus ya itu sudah jelas diuraikan dalam dakwaan di Kabupaten Lamongan atau di KPU itu kan sudah jelas antara tahun 2015-2016. Sedang terkait delik dakwaan subsider uraian dan sebagainya itu tidak perlu ditanggapi oleh kami karena itu sudah jelas diuraikan mengenai apa dakwan yang pertama kedua atau pilihan itu sudah jelas jadi kami tidak tanggapi”, akunya.  

Kemudian terhadap tidak menjelaskan kewajiban KPA dan lain sebagainya, dia mengatakan, bahwa itu uraian tugas masing-masing unsur jadi tidak perlu diuraikan dalam dakwaan. “Jadi itu nanti dalam pokok perkara itu kan sudah masuk ke rana pokok perkara. Apalagi penyelesaian ganti rugi dan lain sebagainya ya itu yang jelas intinya sudah ada pengembalian. Jadi tidak perlu diuraikan juga dalam dakwah mengenai hal itu”, imbuhnya.  

Saat disinggung terkait pengembalian bahwasanya dari pihak terdakwa mengembalikan melalui gaji dan dana yang lainnya, Subhan menegaskan, kalau terkait bagaimana teknik pengembalian dan lain sebagainya itu masuk pokok perkara. “Jadi tidak mesti harus diuraikan dalam dakwaan, nanti dalam pembuktian gitu. Bukan hal yang harus dimasukkan dalam keberatan seharusnya begitu. Karena itu larinya sudah dipembuktia, dan panjang urusannya nggak bisa diungkap di dalam dakwaan”, tegasnya.  

Selain dari pihak JPU Kejari Lamongan, Subhan menyampaikan, penasehat hukum terdakwa juga hadir di Aula Kejari Lamongan dalam sidang online tersebut. Sedangkan terdakwa ada Lapas Kelas II Lamongan, majelis hakim dan panitera itu ada di Pengadilan Tipikor Surabaya. “Untuk sidang selanjutnya minggu depan di hari yang sama yakni Rabu tanggal 08 April 2020 sebelum ada perubahan lagi. Kemungkinan dengan agenda sidang putusan sela”, tandasnya.  

Terdakwa berada di Lapas Kelas II Lamongan

Menanggapi penolakan tersebut, Kuasa hukum terdakwa, Nihrul Bahi Al Haidar, menyayangkan atas jawaban Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang tidak menunjukkan pengembalian kerugian Negara yang sudah pernah dilakukan oleh terdakwa.

“Sidang tadi , agenda Pembacaan Eksepsi dari Jaksa Penuntut Umum. Dan intinya JPU menolak semua eksepsi yang kami ajukan untuk seluruhnya”, ujar Nihrul Bahi Al Haidar.

“JPU selaku Aparat Penegak Hukum sudah bertindak secara proporsional diatas landasan hukum. Namun dari jawaban eksepsi tadi, kami sangat sayangkan karena JPU tidak menunjukkan pengembalian yang sudah pernah dilakukan oleh terdakwa”, pungkasnya. (p.koko).

Bagikan melalui :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan