e-Warong di Lamongan Diduga Langgar UU Perlindungan Konsumen, Loh Kok Bisa ?

Ilustrasi : Slip transaksi pengambilan progam BPNT melalui e-Warong agen Bank BNI 46. Tanpa ada perincian baik harga dan atau jumlah kuantitas barag yang diambil.

KILASMETRO|LAMONGAN –  Pihak-pihak terkait dalam program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) selain diduga menyelewengkan dan menggelapkan dana program tersebut secara korporasi juga juga diduga telah melanggar hak-hak masyarakat kurang mampu atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai konsumen.

Supriadi mengatakan, setidaknya ada beberapa point hak KPM sebagai konsumen diduga telah dilanggar oleh pihak yang berkaitan dengan BPNT terutama e-Warong sebagai agen dari Bank BNI. Namun hal itu dilakukannya juga diduga karena adanya campur tangan dari pihak lain. 

“Diantaranya hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Kenapa demikian, sesuai juklak dan juklisnya, setiap KPM berhak memperoleh manfaat barang bantuan berupa beras dan/atau telur. Jadi KPM berhak hanya mengambil manfaat tersebut salah satu saja dan/atau sebagian”, ujar Supriadi kepada awak media kilasmetro.com, Sabtu (04/04) siang.      

Selain itu, menurutnya e-Warong juga tidak merincikan kisaran berat barang batuan dan harga barang bantuan yang diterimakan kepada KPM. Akibatnya, diduga adanya pelanggaran hak KPM sebagai konsumen oleh pihak e-Warong karena tidak memberikan informasi secara utuh, jelas, dan jujur.

“Seandainya kita membeli barang di Alfamart menggunakan kartu debit. Kemudian kasir dari Alfamart tersebut hanya memberikan slip sejumlah transaksi tanpa ada perincian harga dan barang apa yang kita beli. Bukankah hak kita sebagai konsumen mini market tersebut juga di langgar oleh Alfamart”, terangnya.

Nah dari itu, sambung Supriadi, harusnya KPM jangan hanya diberikan slip transaksi setiap pengambilan sejumlah besaran manfaat saja yang dikeluarkan dari EDC (electronic data capture) e-Warong agen Bank BNI tanpa adanya nota transaksi perincian.

Melihat kondisi tersebut, ia menegaskan bahwa sikap e-Warong tersebut sangat merugikan KPM sebagai konsumen karena tidak menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha.

“Namun e-Warong kenapa tidak menyampaikan dan atau tidak menyajikan informasi secara utuh terkait berat barang dan harga setiap barang yang diterimakanya kepada KPM, diduga semua itu karena telah diatur pemaketan yang dilakukan oleh Supplier. Sehingga e-Warong tinggal memberikanya dan mengesek kartu kumbo (kartu KKS) sebagai bukti telah dilaksanakan transaksi”, tandasnya.

Salah satu KPM yang ada di Lamongan mengalami hal itu, Qomariyanti, warga Kecamatan Sukodadi menyatakan, bahwa dalam pengambilan bantuan manfaat program BPNT dan/atau Sembako dirinya mengambil sendiri di e-Warong yang ditunjuk.

Salah satu e-Warong di Kabupaten Lamongan tempat Qomariyanti mengambil barang bantuan manfaat dari program BPNT.

“Biasanya sebelum mengambil program bantuan tersebut kita mendapatkan informasi melalui pesan Whatsapp (WA) dari pihak e-Warong. Saat pengambilan bantuan manfaat tersebut harus menggunakan kartu kombo dan di gesekkan sendiri pada mesin EDC yang ada di e-Warong”, beber Qomariyanti saat ditemui di rumahnya.

Yanti panggilan akrab Qomariyanti menambahkan, selanjutnya dirinya pulang dengan membawa satu paket barang bantuan yang berisi beras dan telur. “Kalau udah selesai gesek kartu langsung dikasih beras dan telur tanpa diberikan nota atau slip perincian barang yang kita bawa pulang”, akunya.     

Sementara, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lamongan Rustamaji Yudica Adi N, menyatakan bahwa berkas laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dana BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di Kabupaten Lamongan sudah didisposisikan ke bagian Pidana Khusus (Pidsus).

“Saat ini laporan tersebut sudah didisposisikan ke bagian Pidana Khusus (Pidsus). Yang pasti akan kita proses dan tetap lanjut”, kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lamongan Rustamaji Yudica Adi N, kepada awak media di ruanganannya.

Disisi lain, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Lamongan Muhammad Subhan,  menyampaikan pihaknya akan segera mengecek berkas laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dana BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di Kabupaten Lamongan tersebut.  

“Yang pasti nanti saya cek laporannya. Karena saat ini ada kendala kondisi sangat tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan harus kontak langsung dengan orang lain (social distancing). Moga-moga setelah wabah ini reda kami bisa beraktifitas seperti biasanya”, kata Muhammad Subhan melalui jaringan satelit. (koko).

Bagikan melalui :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan