Laporan Dianggap Masih Gelap Oleh Pidsus, Pelapor Beberkan Ini

Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lamongan Muhammad Subhan.

KILASMETRO|LAMONGAN – Terkait laporan dugaan tindak pidana korupsi dana BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di Kabupaten Lamongan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan telah memasuki tahap pemanggilan pelapor untuk di mintai keterangan.

Kasi Pidsus Kejari Lamongan Muhammad Subhan mengatakan, pihaknya telah memanggil Supriadi selaku pelapor yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dana BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di Kabupaten Lamongan. 

“Iya benar, kami telah memanggil Supriadi untuk dimintai keterangan terkait laporan dugaan tindak pidana korupsi dana BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di Kabupaten Lamongan”, kata Muhammad Subhan, Selasa (07/04).

Namun, sambung Subhan panggilan Muhammad Subhan, pelapor tidak membawa dokumen-dokumen terkait tentang dugaan tindak pidana korupsi dana BPNT di Lamongan sesuai yang diminta.

“Tadi pelapor tidak membawa dokumen-dokumen yang kami harapkan, hanya dokumen juklak dan juklis berupa Pedoman Umum BPNT 2018-2019 dan Pedoman Umum Sembako 2020. Jadi kalau hanya itu saat ini kami anggap masih gelap karena harus meraba-raba”, tegasnya.    

Secara terpisah, Supriadi mengatakan, telah memenuhi panggilan dari pihak Kejari Lamongan untuk memberikan keterangan dan diharapkan membawa foto kopi dokumen dan atau barang bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi dana program BPNT.

“Iya tadi saya menemui Kasi Pidsus, loh kok saya di suruh bawa barang bukti dan atau dukomen. Kalau dokumen sudah saya berikan sejak awal bersama laporan. Sesuai PP No. 43 tahun 2018 sudah jelas hak dan tanggungjawab saya sebagai warga negara yakni memberikan informasi tidak harus memberikan barang bukti”, tegas Supriadi usai di mintai keterangan oleh Kejari Lamongan.

Perlu diingat oleh semuanya, Supriadi tegas menyuarakan, karena peristiwa dugaan tindak pidana korupsi terkait program dana BPNT tersebut sudah jelas, baik tempat kejadian, pelaku dan pihak-pihak terkait.

Saat kembali disinggung terkait barang bukti dan atau dokumen yang diberikan kepada pihak Kejari Lamongan, Supriadi menjelaskan, di laporan sudah jelas disampaikan berdasarkan informasi serta yang kami ketahui, saksikan dan kami lihat dalam melaksanakan program BPNT.

“Nah ini yang bingung saya atau Kasi Pidsus, karena dia (red_Kasi Pidsus) menanyakan barang bukti dan dokumen yang dibawah. Itu kan sudah jelas di laporan saya, berdasarkan informasi serta yang kami ketahui, saksikan dan kami lihat. Selain itu di laporan juga saya berikan dokumen juklak dan juklisnya, terangnya.  

Tak hanya itu, lanjutnya detail menjelaskan, dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP pasal 108 ayat 1 yakni berisikan setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/ atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

“Jika setiap laporan, Kejari Lamongan harus meminta barang bukti dari pihak pelapor, kenapa laporan saya yang sebelumnya terkait Bedah Rumah ada barang bukti dan dokumen jelas. Tapi oleh pihak Kejari kasus tersebut dihentikan di bulan Agustus tahun 2016. Padahal saat itu saya belum pernah diperiksa secara subtantif”, aku Supriadi sambil mengingat kembali.

Di bulan Juni 2017, dia mengaku menanyakan kasus terkait Bedah Rumah tersebut ke Kejati Jawa Timur melalui permohonan. Ternyata tidak ada yang menyatakan bahwa kasus tersebut dihentikan.

“Ya, kita lihat aja nanti, sejauh mana pihak Kejari Lamongan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini sesuai hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegeri ini”,pungkas Supriadi yang mengaku merasa diancam Kasi Pidsus, jika seandainya program BPNT atau Sembako dihentikan akibat laporan maka dirinya harus bertanggung jawab. (koko).

Bagikan melalui :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan