Pro-Kontra Dibentuknya Pansus Covid 19, Adakah Muatan Politiknya ?

Ketua DPRD Lamongan Abdul Ghofur didampingi Wakil Ketua Darwoto usai rapat paripurna.

KILASMETRO|LAMONGAN – Rencana pembentukan Pantia Khusus (Pansus) Covid-19 yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Lamongan menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat setelah rapat Paripurna kemarin menjadi berdebatan pro-kontra di kalangan dewan, bahkan sidang Paripurnapun ditunda.

Menurut Ketua DPRD Lamongan, Abdul Ghofur, rencana pembentukan  Pansus Covid 19 DPRD sama sekali tidak ada muatan politik. Dibentuknya Pansus diantaranya adalah membantu mempercepat Pemda dalam menangani Covid-19 di Lamongan.

“Pembentukan Pansus DPRD Lamongan sama sekali tidak ada muatan politik. Sekali lagi tidak ada muatan politik”, tegas Abdul Ghofur, Selasa (21/04) siang.

Kini, tambah Ghofur, panggilan Abdul Ghofur, pihaknya menunggu kesiapan pimpinan  dewan dan Ketua-ketua fraksi untuk menjadwal lagi sidang paripurna untuk melanjutkan sidang Paripurna DPRD Lamongan kemarin yang ditunda.

“Ya kita menunggu kesiapan pimpinan  dewan dan Ketua-ketua fraksi”, ungkap pria yang juga Ketua DPC PKB itu.

Sebelumnya Anggota DPRD Lamongan dari Fraksi Partai Gerindra, Anshori menyampaikan pembentukan pansus Covid-19, belum diperlukan, sebab refocusing anggaran untuk COVID-19 oleh pemerintah saja belum dilakukan.

“Jadi, waktunya masih belum tepat lah, refocusing anggaran saja belum disahkan, yang perlu dikuatkan saat ini adalah fungsi anggaran dan pengawasan oleh Legislatif”, kata pria yang akrab disapa Gus Anshori.

Menurutnya, perlu diberikan kesempatan terhadap Pemkab Lamongan untuk melaksanakan kegiatan dengan anggaran yang telah dianggarkan. Apabila dalam penggunaannya tidak optimal, Legislatif juga bisa melakukan evaluasi.

“Yang terpenting itu percepatan refocusing anggaran 2020 segera dilakukan pembahasan di Badan Anggaran dan cepat terselesaikan”, ujarnya.

Dalam kesempatan berbeda terkait adanya pihak-pihak  tertentu yang menekan agar pansus tidak jadi, Wakil Ketua DPRD Lamongan Darwoto menyampaikan, bahwa dirinya diminta agar tidak membentuk pansus.

“Saya diminta, janganlah membentuk pansus. Kan sudah ada gugus tugas, kalau ada apa-apa  ke sana tanya-tanya dan sebagainya”, katanya menirukan pihak tertentu yang menekan.

Darwoto menjelaskan, bahwa sebelumnya sudah melalui rapat dengan  pimpinan dan ketua-ketua fraksi di DPRD Lamongan. “Ini kan sudah dirapatkan, bakal jadi jadwal banmus. Ya, tunggu saja besok Senin (20/04) kemarin ada paripurna”, jawab Darwoto dengan pihak tertentu yang menekan.

“Padahal tujuan dibentuknya pansud Covid-19 sendiri adalah tidak ada indikasi politik. Justru kita membantu anggaran yang diminta. Berapapun yang diajukan ojo maneh (red_jangankan) Rp. 200 Milyar, Rp. 400 Milyar dewan akan mensupport”, tegasnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi D DPRD Lamongan, Abdul Somad menyampaikan bahwa secara umum komisinya telah bermitra dengan dengan Dinas Kesehatan dan RSUD Dr Soegiri Lamongan.

“Kalau terkait dengan Covid-19 ini sudah ada tim gugus tugas yang dibentuk di Kabupaten Lamongan yang langsung dinahkodai oleh pak bupati”, akunya.

“Sekarang gugus tugas itu dengan DPRD bermitranya dengan komisi apa ? Sungguh pun secara umum itu memang yang ditangani adalah Kesehatan”, lanjut Somad panggilan Abdul Somad.

Tapi lembaganya gugus tugas, sambung Somad, bukan Dinas Kesehatan bukan RSUD Dr Soegiri Lamongan. Akan tetapi Dinas Kesehatan dan RSUD Dr Seogiri Lamongan adalah menjadi satu elemen dari gugus tugas itu sendiri.

“Nah, yang bertanggung jawab kan gugus tugas. Bukan Dinas Kesehatan atau RSUD Dr Seogiri Lamongan. Maka dipandang perlu untuk membuat pansus itu, sehingga kerja masing-masing lembaga negara antara gugus tugas maupun DPRD itu sikron”, pungkasnya. (koko).  

Bagikan melalui :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan