Kades Tunjungmekar : Sebanyak 97 Warga Bakal Terima BLT Dampak Covid-19

Musyawarah Desa (Musdes) Khusus di Balai Desa Tunjungmekar dalam rangka validasi dan finalisasi data penerima BLT melalui Dana Desa 2020.

KILASMETRO|LAMONGAN – Dampak pandemi virus corona atau covid-19 yang semakin meluas, tidak hanya terhadap kesehatan saja tapi juga roda perekonomian masyarakat.

Untuk itu pemerintah terus mencarikan solusi, salah satunya desa diperbolehkan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin menggunakan dana desa (DD).

Dalam hal ini, agar tercapainya data akurat dan sesuai kriteria yang bisa menerima BLT (bantuan langsung tunai) terdampak covid-19, maka Pemerintah Desa Tunjungmekar, Kecamatan Kalitengah, Lamongan menggelar musyawarah desa (musdes) khusus dengan agenda validasi dan finalisasi data.

Kepala Desa (Kades) Tunjungmekar Suparlan, mengatakan pihaknya menggelar musdes  dengan menghadirkan BPD, Ketua RT, Ketua RW dan Tim Relawan Covid-19 yang terdiri dari tokoh masyarakat, perangkat desa, pendamping desa.

“Sebelum musdes kita gelar Rabu (22/04) malam minggu kemarin, pendataan mulai dari tingkat Ketua RT, RW hingga tingkat desa. Kemudian dilanjutkan musdes dan hasilnya berdasarkan validasi dan finalisasi data  terdapat 97 orang yang berhak menerima BLT”, kata Suparlan kepada awak media, Senin (27/04). 

Menurutnya, tidak semua masyarakat keluarga miskin yang berhak menerima BLT terdampak covid-19, ada kriteria khusus yakni masyarakat keluarga miskin keluarga Miskin yang belum tercover Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Jadi sasarannya adalah keluarga miskin yang kehilangan mata pencarian, belum terdata (exclusion error) dan orang yang mempunyai keluarga rentan penyakit kronis/menahun”, terangnya.

Adapun masa penyaluran, lanjut Suparlan, dana BLT tersebut selama tiga bulan, dengan perbulannya keluarga penerima mendapat bantuan sebesar Rp 600 ribu. “Sesuai petunjuk dari Pemkab, bahwa BLT akan dicairkan melalui rekening atas nama keluarga penerima di Bank Jatim”, akunya.

Terkait proses pencairan ke keluarga penerima, sambung Kades Tunjungmekar, dirinya berharap ada fasilitas khusus jika diperbolehkan selain pencairan melalui rekening di Bank Jatim. “Kalau diperbolehkan kami berharap ada fasilitas mengenai pencairan melalui Ketua RT masing-masing dengan menggunakan kwitansi bermeterai dan foto copi KTP”, tandasnya.

Sementara secara terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lamongan Khusnul Yaqin menjelaskan, terkait metode dan mekanisme perhitungan prosentase alokasi dana desa ada beberapa ketentuan.

“Desa dengan DD kurang dari Rp 800 juta alokasi BLTnya maksimal 25 persen. Sedangkan DD Rp 800 juta sampai Rp 1,2 miliar, alokasi BLTnya maksimal 30 persen. Desa yang DDnya lebih dari Rp 1,2 miliar alokasi BLTnya maksimal 35 persen”, detailnya.

Mengenai sasaran, urai Khusnul Yaqin, yakni keluarga Miskin yang belum tercover Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) khususnya mereka yang kehilangan pekerjaan, belum terdata/terjaring, orang tua yang mengalami penyakit kronis.

“Kemudian data keluarga penerima tersebut di validasi dan finalisasi melalui musdes khusus selanjutnya penetapan data penerima BLT Desa di terbitkan SK yang ditandatangani Kades dan dilaporkan dan disahkan oleh Bupati”, jelasnya.    

Lanjutnya, setelah data disahkan oleh Bupati akan dijadikan dasar pembuatan rekening di Bank Jatim setempat. Sesuai kesepakatan bersama bahwa penyaluran BLT di wilayah Lamongan melalui cara non tunai meski aturan dari Menteri Desa juga diperbolehkan melalui tunai.

“Cara non tunai melalui Bank selain aman, juga akan mendukung pemerintah dalam menerapkan social distanting dan physical distanting”, pungkasnya. (koko).

Bagikan melalui :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan