Penarikan Biaya Peti Mati Korban Covid-19 Bertentangan Dengan KMK

Wakil Ketua DPRD Lamongan Darwoto.

KILASMETRO|LAMONGAN – Wakil Ketua DPDR Lamongan, Darwoto menilai bahwa kebijakan penarikan biaya peti mati kepada korban meninggal dunia pasien covid-19 sangat bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Terkait adanya kebijakan untuk pembayaran ganti peti mati tersebut bermula dari keluhan masyarakat keluarga  pasien korban virus corona sehingga menimbulkan tanya salah satu anggota anggota Fraksi PDI-Perjuangan Lamongan itu.

“Kemarin ada dua tetangga saya di Brondong yang meninggal dunia akibat positif Covid-19. Lah saat takziyah ke rumahnya, saya dikeluhkan keluarga korban. Katanya ditarik biaya Rp. 1,8 juta untuk ganti peti mati”, ungkap Darwoto, Kamis (30/4/2020), siang.

Meskipun biaya tersebut sudah dibayar, lanjut pria asli Kecamatan Brondong ini, menggunakan uang iuran kematian lingkungan. Tapi hal itu bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01. 07, /Menkes/238/2020 tentang petunjuk teknis klaim pengantian biaya pasien Covid-19, yang keluar tanggal 6 April 2020 kemarin

“Pada poin ketiga keputusan tersebut telah jelas disebutkan, bahwa Rumah Sakit penyelenggara pelayanan Covid-19 dapat melakukan klaim pengajuan pembabasan biaya pasien Covid 19”, katanya.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lamongan Yuhronur Efendi, dalam rapat koordinasi refocusing anggaran di DPRD Lamongan.

“Seharusnya biaya tersebut sudah menjadi bagian biaya yang ditanggung rumah sakit. Nanti akan segera kami kroscek ke rumah sakit yang bersangkutan”, terang pria yang menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lamongan ini.

Sementara, Humas RSUD Soegiri Budi Wignyo Siswoyo mengatakan, selama ini memang tidak pernah membuat Peti. Sehingga pihak keluarga yang butuh bisa membeli di luar rumah sakit. “Dulu memang iya dikenakan biaya. Namun sejak ada edaran KMK, sudah di tanggung pemerintah, mulai hari selasa kemarin”, ujar.

Budi menegaskan, sebelum aturan tersebut diberlakukan, ada proses yang harus dilalui. Ketika KMK dan SE Menteri kesehatan turun, Rumah Sakit langsung rapat internal menyikapi peraturan tersebut. “Dan resmi kita berlakukan mulai tanggal 28 April 2020. Sesuai kebijakan Direktur RSUD Soegiri”, pungkasnya. (koko).

Bagikan melalui :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan