Komisi D : Kaji Ulang Pembangunan RS Covid-19, Jangan Ada Gesekan Antar Warga

Audensi antara LSM Jamal dengan Komisi D,C DPRD Lamongan beserta Dinkes, Dinas PUPR dan RSUD Dr Seogiri Lamongan, Selasa (05/05).

KILASMETRO|LAMONGAN – Komisi D DPRD Lamongan meminta Pemkab Lamongan membangun Komunikasi yang elegan dengan warga terkait pembangunan rumah sakit (RS) COVID-19.

Hal itu disampaikan usai hearing antara Komisi C dan D bersama Dinkes, Dinas PUPR dan RSUD dr Soegiri serta warga yang menolak pembangunan RS COVID-19 di tengah pemukiman penduduk, Selasa (05/5/2020).

“Mungkin komunikasi yang kemarin masih belum cair sehingga muncul penolakan dari warga”, kata Ketua Komisi D DPRD Lamongan, Abdul Somad kepada awak media.

Komisi D menyarankan Pemkab Lamongan mengkaji ulang pembangunan RS COVID-19, sehingga tidak menimbulkan gesekan antar warga yang pro dan kontra.

“Jangan sampai ada gesekan antar warga, beberapa hari kemarin ada demo penolakan warga, lalu adalagi warga yang mendukung”,ungkapnya.

Somad juga menyampaikan pada prinsipnya baik DPRD Lamongan maupun warga mendukung upaya penanganan COVID-19 yang dilakukan Pemkab Lamongan.

“Kita dan juga warga mendukung upaya penanganan COVID-19, tapi jangan sampai menimbulkan pro dan kontra di tengah warga”, ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Lamongan, Taufik Hidayat mengungkapkan pembangunan RS tersebut sangat dibutuhkan untuk upaya maksimal penanganan pasien COVID-19.

“Apalagi grafiknya terus bertambah dan potensi Lamongan sangat beresiko berkembang lebih banyak”, tuturnya.

Selain itu, mobilitas orang Lamongan yang bekerja di luar daerah sangat tinggi, dan ini beresiko tanpa gejala, yang bekerja di luar kota yang setiap hari pulang pergi juga cukup banyak dan lain sebagainya. 

“Pembangunan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, kami cukup bersyukur adanya pembangunan ini karena semuanya mengikuti standart internasional”, ungkapnya

Sebelumnya, warga sekitar dan Jaringan Masyarakat Lamongan (Jamal) menolak pembangunan RS COVID-19 yang berlokasi di tengah kota pemukiman penduduk, sehingga membuat ketakutan warga.

Mereka juga mempertanyakan kejelasan status kepemilikan lahan yang digunakan untuk pembangunan RS COVID-19 di Lamongan.

Di sisi lain, Pemuda Pancasila Lamongan mendukung pembangunan RS Covid-19 di Lamongan demi kemanusian di tengah penyebaran pandemi COVID-19. (adi).

Bagikan melalui :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan