Terkait Keluhan Status Kepemilikan Lahan RS Covid-19, Komisi C : Segera Laksanakan Komunikasi Antar Pimpinan

LSM Jamal bersama sebagian warga kelurahan Tumenggungan menghadiri audiensi/hearing di kantor DPRD Lamongan.

KILASMETRO|LAMONGAN – Komisi C DPRD Lamongan akan melakukan komunikasi dengan Pemkab Lamongan terkait keluhan warga atas status kepemilikan lahan lokasi didirikannya Rumah Sakit (RS) COVID-19.  

Hal itu disampaikan usai hearing antara Komisi C dan D bersama Dinkes, Dinas PUPR dan RSUD dr Soegiri serta warga yang menolak pembangunan RS COVID-19 di tengah pemukiman penduduk, Selasa (05/5/2020).

“Pada prinsipnya kita juga mendukung upaya Pemkab Lamongan terkait penanganan COVID-19. Tapi karena pertimbangan pro-kontra warga perlu dikaji ulang atau mungkin direlokasi tempat yang lebih aman”, kata Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Lamongan Muhammad Burhanuddin kepada awak media.

Selain itu, dia juga menyampaikan adanya keluhan warga saat hearing di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lamongan terkait status kepemilihan lahan.

“Tadi kita juga mendengar keluhan beberapa warga terkait status kepemilikan lahan lokasi didirikannya RS COVID-19, katanya dulu lahan tersebut milik Kelurahan Tumenggungan. Kok bisa diambil alih oleh Pemkab. Itu yang perlu harus kita bahas bersama”, terangnya.

Burhanuddin juga menuturkan, RS COVID-19 di Indonesia itu ada dua  yang pertama di  Kabupaten Cilacap dan yang kedua di Kabupaten Lamongan.

“Mungkin karena ada dampak medis yang luar biasa RS COVID-19 ini didirikan di Lamongan. Meski demikian kita akan melakukan komunikasi dengan antar pimpinan antara Eksekutif dan Legislatif untuk menindaklanjuti audiensi kali ini”,tegasnya.

Sementara, Ketua Jamal Nur Salim menyampaikan apresiasi atas dukungan penolakan yang diberikan oleh Komisi C dan D DPRD Lamongan.

“Kami senang karena di komisi C dan D sepakat, seluruh yang hadir mendukung penolakan ini.  Dan mereka berjanji akan membawa ke rapat pimpinan dewan”, ungkap Nur Salim.  

Namun konsistensi legislatif sangat diharapkannya, dalam mengawal aspirasi warga. Dia belum tahu apakah itu akan di paripurnakan atau dibuat pansus atau apa tindak lanjutnya.

“Kami berharap dewan punya langkah-langkah efektif yang bisa dirasakan warga Kelurahan Tumenggungan. Kalau tidak, maka kemarahan warga tidak akan ada yang mengurai atau mendinginkan”, pungkasnya. (adi).

Bagikan melalui :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan