Politisi Gerindra : Pemkab Lamongan Segera Ajukan Pemberlakukan PSBB dan Matangkan Refocusing APBD

Anshori, anggota DPRD Kabupaten Lamongan dari fraksi Partai Gerindra.

KILASMETRO|LAMONGAN – Semakin meningkatnya jumlah warga Lamongan yang terkonfirmasi positif COVID-19  dan penyebarannya yang semakin meluas serta peningkatan jumlah pasien yang meninggal dunia. Sangat diperlukan upaya cepat dalam memutus mata rantai penyebaran dan mengakiri pandemi COVID-19.   

Berdasarkan data COVID-19 Center Lamongan (CCL) per hari ini Kamis (14/5), jumlah pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 64 orang, jumlah OTG sebanyak 598 orang, jumlah ODP sebanyak 410, dan jumlah PDP sebanyak 142 orang.

Menurut Anshori anggota DPRD Lamongan dari fraksi Partai Gerindra, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan harus melakukan upaya yang akan memudahkan dalam melakukan pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19.  

“Melihat kondisi terkini, pasien positif COVID-19 tren grafiknya terus naik, diikuti juga angka ODP, PDP dan OTG jumlahnya terus bertambah. Sepatutnya Pemkab harus segera mengajukan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)”, ungkap Anshori kepada sejumlah awak media, Kamis (14/5).

Anshori juga menyebutkan data COVID-19 Center Lamongan (CCL) per hari ini Kamis (14/5), sebanyak 38 desa dan 17 Kecamatan di Kabupaten Lamongan sudah berstatus zona merah sebagai wilayah terdampak penyebaran virus Corona.

“Penerapan PSBB sangat diperlukan agar memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 dan bisa segera berakhir”, terangnya.

Dia menjelaskan, PSBB memiliki perangkat ataupun dasar hukum PSBB sudah jelas. “Pemkab Lamongan tinggal mengikuti apa yang sudah digariskan PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB dan Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19,” ujarnya.

Selain itu, Anshori juga menyadari jika PSBB nantinya benar diberlakukan, tentu akan membawa dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat Lamongan.

Karena itu, Partai Gerindra mendorong Pemkab Lamongan secepatnya mematangkan refocusing APBD, termasuk anggaran kebutuhan terkait COVID-19.

“Anggarannya berapa pun kita akan setujui. Tapi ingat! yang penting transparan, tepat sasaran, bermanfaat bagi masyarakat dan penyebaran COVID-19 segera bisa berakhir”, tegasnya.

Bagikan melalui :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan