Tangani Perkara Dugaan Korupsi Dana Program BPNT, Kejari Lamongan Harus Jalankan UU RI No.16 Tahun 2004 Secara Merdeka

Supriadi, warga Desa Karangsambigalih, Kecamatan Sugio, Lamongan yang telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi dana program BPNT tahun 2018-2020 di Kabupaten Lamongan.

KILASMETRO|LAMONGAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan diharapkan dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) tahun 2018-2020 di Kabupaten Lamongan harus sesuai UU RI No.16 Tahun 2004 secara merdeka.

Hal itu disampaikan oleh Supriadi, warga Desa Karangsambigalih, Kecamatan Sugio, Lamongan agar tidak terjadi adanya kesalahan persepsi pihak Kejari Lamongan dalam melaksanakan proses tahapan penegakan hukum.

“Selain itu, Kejari juga harus memperhatikan dan atau mempedomani Peraturan Jaksa Agung RI, Instruksi Jaksa Agung RI, Surat Edaran Jaksa Agung RI dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang berlaku”, ujar Supriadi kepada awak media, Sabtu (16/05).   

Supriadi menyampaikan, memang sepatutnya jika pihak Kejari sudah memanggil pihak yang berkaitan dengan dana program BPNT karena Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan sudah mengeluarkan Surat Perintah Tugas No. Print-01/M.5.36Fd.1/04/2020 tanggal 03 April 2020.

“Pada hari Selasa (05/05) lalu, pihak Kejari memanggil 4 (empat) Kepala Dusun (Kasun) di Desa Karangsambigalih. Kemudian Jumat (08/05) 2 (dua) agen e-Warong turut juga dipanggil untuk di mintai keterangan”, katanya.

Dia berharap, pihak Kejaksaan Negeri Lamongan jangan hanya melindungi kepentingan umum tapi juga lebih berperan dalam menegakan supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nipotisme (KKN).

“Semoga hak-hak masyarakat miskin atau kurang mampu bisa mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, khususnya di wilayah Kabupaten Lamongan”, tegasnya.

Secara terpisah, Kasi Pidsus Kejari Lamongan Muhammad Subhan, menjelaskan, perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana program BPNT tahun 2018-2020 di Kabupaten Lamongan masih di tahap pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) dan puldata (pengumpulan data) bukan proses telaah.

“Iya, masih kita dalami. Sementara ini, belum kelihatan. Karena biasa-biasa saja masih belum terungkap. Saat ini masih tahap pulbaket dan puldata bukan proses telaah”, ungkap Muhammad Subhan.

Subhan panggilan Muhammad Subhan menjelaskan, sementara belum kelihatan indikasinya atau penyimpangannya. “Dari keterangan 4 (empat) Kasun yang kita panggil mereka menjawab ndak ada yang mengeluh terkait penyeluran dana program BPNT”,urainya.

Selain memanggil Kasun di Desa Karangsambigalih, Kecamatan Sugio Kejari Lamongan juga memanggil 2 (dua) agen e-Warong. Kasi Pidsus juga menyampaikan bahwa penanganan perkara BPNT akan bertahap begitu juga terkait masalah teknisnya.

Saat disinggung terkait pemanggilan pihak Dinas Sosial Kabupaten Lamongan,  Subhan menuturkan, rencananya hari Kamis (14/05) kemarin. Namun harus tertunda karena ada acara dengan pihak Kejaksaan Agung.  

“Kita tunda karena, waktu itu ada acara video conference (vicon) dari pimpinan Jakarta”, tandasnya.

Sementara, Sutrisno, salah agen e-Warong di Desa Karangsambigalih mengakui telah memenuhi panggilan di Kejari Lamongan terkait dana program BPNT.

Dua agen e-Warong Desa Karangsambigalih, Kecamatan Sugio dipanggil ke Kejaksaan Negeri Lamongan, Jumat (08/05). kemarin.

“Iya, saya datang waktu itu pukul 09.00 WIB dan kebetulan bersamaan dengan salah satu agen e-Warong lainnya. Saya hanya ditanya seputaran apakah ada keluhan terkait penyaluran dana BPNT di Desa Karangsambihgalih. Dan selebihnya hanya terkait pekerjaan dan keluarga, itu saja”, pungkasnya.

Bagikan melalui :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan