65 KPM Cairkan BLT DD, Kades Blajo : Manfaat Dan Gunakan Untuk Kebutuhan Sehari-hari

Supriyadi, Kepala Desa Blajo Kecamatan Kalitengah, Lamongan menyalurkan BLT melalui dana desa.

KILASMETRO|LAMONGAN – Sebanyak 171 Desa se-Kabupaten Lamongan telah mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) melalui dana desa (DD). Dan Desa Blajo, Kecamatan Kalitengah, Lamongan merupakan salah satu diantaranya.

Kepala Desa Supriyadi, mengatakan sebanyak 65 warga Desa Blajo menerima BLT melalui dana desa karena terdampak COVID-19 sesuai kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.  

“Penyaluran BLT DD tidak mengalami banyak kendala karena campur tangan dari seluruh elemen masyarakat. Sedangkan penerima BST (bantuan sosial tunai) telah diterimakan beberapa kemarin sebanyak 11 KPM (keluarga penerima manfaat)”, kata Supriyadi kepada awak media kilasmetro.com di Balai Desa Blajo, Rabu (20/05).

Supriyadi menjelaskan, warga yang menerima BLT DD sebelumnya didata sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. “Kami harap warga yang menerima BLT dana desa tersebut bisa bisa bangkit dan memanfaatkannya dengan baik serta digunakan untuk kebutuhan sehari-hari”,pintanya.

Sementara itu, Maria Ulfa salah satu warga, mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Blajo, atas adanya bantuan langsung tunai (BLT) melalui dana desa.

“Alhamdulilla dengan adanya BLT melalui dana desa ini bisa membantu perekonomian keluarga selama tiga bulan berturut-turut. Kepada bapak Kepala Desa Blajo, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih”, aku Maria Ulfa.

Warga Desa Blajo, Kecamatan Kalitengah, Lamongan saat hendak menerima pencairan BLT melalui dana desa di Kantor Desa Blajo.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Deda (PMD) Kabupaten Lamongan, Khusnul Yaqin, menyampaikan sebanyak 171 Desa dari 24 Kecamatan sudah melaksanakan pencairan BLT DD di Lamongan.

“Sebanyak 171 desa melaksanakan pencairan BLT DD dengan jumlah 13.000 KPM (Keluarga Penerima Manfaat)”, ungkap Khusnul Yaqin.

Menurut Khusnul, panggilan Khusnul Yakin, BLT Covid-19 dicairkan secara secara utuh sebesar Rp 600 per Kepala Keluarga, tidak ada pemotongan administrasi atau yang lainnya karena menggunakan virtual. “Karena menggunakan rekening virtual, jadi tidak ada biaya bank, tidak ada saldo minimal”, urainya.

Khusnul juga menjelaskan, jika terdapat desa yang belum melaksanakan pencairan BLT DD dimungkinkan karena data yang tervalidasi belum dilaporkan dan juga tersedianya anggaran di Kas Desa.

“Kalau anggaran udah tersedia di Kas Desa serta data yang tervalidasi sudah dilaporkan ke Pemkab. Maka pihak desa tinggal mencairkan saja ke warganya”,tandasnya.  (tris/adi).

Bagikan melalui :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan