Surat Dari Komisi ASN, Bawaslukab Lamongan : Sudah Terima Tembusannya

Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan - Miftahul Badar.

KILASMETRO|LAMONGAN – Beredarnya surat yang dikeluarkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tertanggal 08 April 2020 di beberapa media sosial menyebutkan Sekretaris Daerah (Sekda) Lamongan Yuhronur Efendi telah melanggar netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) ditanggapi oleh pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamongan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamongan Miftahul Badar membenarkan, adanya surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditujukan kepada Bupati Lamongan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Bahkan pihaknya juga sudah menerima tembusan surat dengan perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n Sdr. Dr. Yuhronur Efendi, M.B.A (NIP.196801121986031001). “Iya benar mas kami juga sudah menerima tembusannya”, ujar Miftahul Badar kepada sejumlah awak media, Kamis (21/05).

Surat dari Komisi ASN itu, jelas Badar panggilan akrab Miftahul Badar, berawal adanya laporan ke Bawaslu Lamongan terkait dugaan pemanfaatan jabatan Sekda untuk kepentingan running Pilkada, dan dianggap Yuhronur Efendi telah menciderai netralitas ASN.

Berangkat dari itu, Bawaslu Kabupaten Lamongan pada 20 Februari 2020 sudah berkirim surat ke Komisi ASN, sebagai lembaga resmi yang bisa memberikan peringatan atau sanksi disiplin para ASN.

“KASN merupakan lembaga yg diberi tugas undang-undang untuk pengawasan dan penegakan kode etik dan disiplin ASN. Maka tentu kita harus menghormati keputusan KASN. Kalaupun ada yg merasa keberatan dengan keputusan itu. Monggo (red_silakan) saja menggunakan mekanisme yang diatur oleh UU”, tegasnya.

Dalam surat tersebut disampaikan, Yuhronur Efendi terbukti melanggar netralitas ASN, dan meminta kepada pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini bupati untuk segera menjatuhkan sanksi disiplin, seperti disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Bila dalam surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi ASN tidak dijalankan oleh Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian, maka KASN bakal merekomendasikan kepada presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap bupati (pejabat pembina kepegawaian), dan pejabat yang berwenang yang melanggar prinsip sistim merit dan ketentuan perundangan-undangan.

Seperti yang diketahui sebelumnya, Bawaslu telah menerima pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran kode etik PNS yang dilakukan Sekda Lamongan, Yuhronur Efendi, lantaran sebelumnya telah mendaftarkan diri ke sejumlah parpol untuk niatan mengikuti kompetisi sebagai bakal Calon Bupati Lamongan 2020-2025.

Namun hingga kini, penetapan calon bupati dan wakil bupati secara resmi belum disahkan lantaran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lamongan, baru akan secara membuka pendaftaran Cabup dan Cawabup melalui jalur parpol masih dibuka tanggal 16 Juni sampai dengan 18 Juni 2020.

Sebelumnya, Sekda Lamongan Yuhronur Effendi kerap dipanggil dengan sebutan YES, mengatakan bahwa dirinya sejak awal memiliki niat dan keinginan mencalonkan diri sebagai Bupati Lamongan, pada saat itu pula sikap optimis harus dimilikinya untuk menjadi pemenang dan merebut hati masyarakat Lamongan.

Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslukab Lamongan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamongan Amin Wahyudi menegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lamongan, Yuhronur Efendi tidak perlu melakukan pengunduran diri sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamongan.

“Jangan salah paham, pelanggaran kode etik PNS bukanlah pelanggaran pemilihan. Terkait kewajiban mengundurkan diri, sebagaimana dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016, pegawai negeri sipil akan menyatakan secara tertulis pengunduran dirinya sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon”, tegas Amin Wahyudin, Senin (02/03) lalu.

Menurutnya, pernyataan tersebut karena pihaknya telah melakukan klarifikasi, pengumpulan data, dan melakukan kajian terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lamongan, Yuhronur Efendi terkait laporan pengaduan dugaan pelanggaran tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), juga dugaan pelanggaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) lantaran keikutsertaan penjaringan sebagai bakal calon bupati (Bacabup) ke sejumlah partai politik tahun kemarin.

“Terhadap hasil kajian yang diputuskan dalam pleno, jika terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, Bawaslu meneruskan lewat rekomendasi kepada instansi terkait. Dalam hal pelanggaran kode etik pegawai negeri sipil. Penerusan rekomendasinya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Bawaslu RI”, pungkasnya. (adi).

Bagikan melalui :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan