Perkara Dugaan Penyelewengan Program Dana BPNT, Ketua JCW Desak Kejari Lamongan Agar Usut Tuntas

Ketua Umum JCW (Jatim Corruption Watch) Provinsi Jawa Timur Kyai M.Muzakkin (Gus Zakky Al-Sekanory) saat ditemui awak media di Ponpes Dzikrussyifa Asma Berojomusti Lamongan.

KILASMETRO|LAMONGAN – Disadari atau tidak setiap ada program bantuan dana yang harus diberikan pada  masyarakat, pasti ada saja oknum yang mencari cela untuk memanfaatkannya demi kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Seperti baru-baru ini, ada program Dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Lamongan menjadi bahan pembicaraan mulai dari  kalangan pejabat publik, insan akademik, tokoh masyarakat, awak media, teman LSM sampai kelas warung cangkruk’an.

Dimana pihak yang berkaitan dengan program dana bantuan tersebut telah dilaporkan masyarakat ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan menyelewengkan dan/atau menggelapkan atas hak-hak masyarakat kurang mampu atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Terkait hal itu, Ketua Umum JCW (Jatim Corruption Watch) Provinsi Jawa Timur Kyai M.Muzakkin (Gus Zakky Al-Sekanory), mendesak Kejaksaan Negeri Lamongan agar segera mengusut tuntas siapa oknum dan dalang dibalik dugaan penyelewengan  BPNT ini.

“Kejari harus serius, jangan tebang pilih dalam menangani kasus yang telah dilaporkan oleh masyarakat, siapapun oknumnya harus segera diproses”, ujar Kyai M.Muzakkin saat ditemuai awak media di Ponpes Dzikrussyifa Asma Berojomusti Lamongan, Kamis (28/05).  

Gus Zakky panggilan akrab Kyai M.Muzakkin menambahkan, walaupun kondisi Lamongan saat ini ditengah pandemi COVID-19. Jangan dijadikan alasan untuk tidak menegakkan supremasi hukum.

“Bila ingin negeri ini khususnya Kota Lamongan jadi lebih baik, Kejari harus segera ungkap tuntas siapa saja yang terlibat didalamnya tanpa pandang bulu. Mestinya dugaan penyelewengan dan/atau penyalahgunaan program dana bantuan BPNT tidak boleh terjadi di Kota Soto karena itu hak-haknya kurang mampu”, tegas disampaikan pria yang juga Ketua Pusat BPAN-RI (Badan Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia).

Gus Zakky berharap, apapun alasanya dan siapapun oknum  yang menyelewengkanya. Bila bukti sudah valid dan lengkap, laporan masyarakat jangan digantung. Karena ini juga menyangkut kredibilitas penegak hukum itu sendiri.

“Kejari Lamongan harus berani usut tuntas, dan  JCW Provinsi Jawa timur juga akan mengawalnya  hingga selesainya proses hukum nanti”, demikian disampaikan Gus Zakky mengakhiri pembicaraanya usai menikmati hidangan ketupat.

Sebelumnya Supriadi, selaku pelapor, menuturkan Kejari Lamongan memperhatikan dan/atau mempedomani Peraturan Jaksa Agung RI, Instruksi Jaksa Agung RI, Surat Edaran Jaksa Agung RI dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang berlaku.

“Agar tidak terjadi adanya kesalahan persepsi pihak Kejari Lamongan dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) tahun 2018-2020 di Kabupaten Lamongan harus sesuai UU RI No.16 Tahun 2004 Secara Merdeka”, katanya.

Supriadi menyampaikan, memang sepatutnya jika pihak Kejari sudah memanggil pihak yang berkaitan dengan dana program BPNT karena Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan sudah mengeluarkan Surat Perintah Tugas No. Print-01/M.5.36Fd.1/04/2020 tanggal 03 April 2020.

“Pada hari Selasa (05/05) lalu, pihak Kejari memanggil 4 (empat) Kepala Dusun (Kasun) di Desa Karangsambigalih. Kemudian Jumat (08/05) 2 (dua) agen e-Warong turut juga dipanggil untuk di mintai keterangan”, katanya.

Dia berharap, pihak Kejaksaan Negeri Lamongan jangan hanya melindungi kepentingan umum tapi juga lebih berperan dalam menegakan supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nipotisme (KKN).

“Semoga hak-hak masyarakat miskin atau kurang mampu bisa mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, khususnya di wilayah Kabupaten Lamongan”, tegasnya.  

Sementara, Kasi Pidsus Kejari Lamongan Muhammad Subhan, menjelaskan, perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana program BPNT tahun 2018-2020 di Kabupaten Lamongan masih di tahap pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) dan puldata (pengumpulan data) bukan proses telaah.

“Iya, masih kita dalami. Sementara ini, belum kelihatan. Karena biasa-biasa saja masih belum terungkap. Saat ini masih tahap pulbaket dan puldata bukan proses telaah”, ungkap Muhammad Subhan.

Subhan panggilan Muhammad Subhan menjelaskan, sementara belum kelihatan indikasinya atau penyimpangannya. “Dari keterangan 4 (empat) Kasun yang kita panggil mereka menjawab ndak ada yang mengeluh terkait penyeluran dana program BPNT”,urainya.

Selain memanggil Kasun di Desa Karangsambigalih, Kecamatan Sugio Kejari Lamongan juga memanggil 2 (dua) agen e-Warong. Kasi Pidsus juga menyampaikan bahwa penanganan perkara BPNT akan bertahap begitu juga terkait masalah teknisnya.

Saat disinggung terkait pemanggilan pihak Dinas Sosial Kabupaten Lamongan,  Subhan menuturkan, rencananya hari Kamis (14/05) kemarin. Namun harus tertunda karena ada acara dengan pihak Kejaksaan Agung. 

“Kita tunda karena, waktu itu ada acara video conference (vicon) dari pimpinan Jakarta”, ujarnya.

Sementara, Sutrisno, salah agen e-Warong di Desa Karangsambigalih mengakui telah memenuhi panggilan di Kejari Lamongan terkait dana program BPNT.

“Iya, saya datang waktu itu pukul 09.00 WIB dan kebetulan bersamaan dengan salah satu agen e-Warong lainnya. Saya hanya ditanya seputaran apakah ada keluhan terkait penyaluran dana BPNT di Desa Karangsambihgalih. Dan selebihnya hanya terkait pekerjaan dan keluarga, itu saja”, kata Sutrisno

Sementara itu sebelumnya, Sholikin salah satu supplier mengatakan, telah mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan sebanyak dua kali di bulan Februari dan Maret 2020. Namun tidak mengakui nama pejabat akan dia temui.   

“Di bulan Februari dan Maret 2020 saya mendatangi Kejaksaan Negeri Lamongan. Ya, pokoknya ada mas yang saya temui”, tandas Sholikin mengakui telah membawahi 19 supplier dan atau kecamatan saat dikonfirmasi melalui sambungan satelit. 

Disisi lain, Kepala Dinas Sosial Lamongan, M. Kamil sekaligus selaku Sekretaris Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Lamongan mengatakan bahwa masyarakat yang menerima program BPNT TA 2018/2019 dan atau program Sembako TA 2020 mencapai puluhan ribu KPM.

“Masyarakat Lamongan yang menerima program tersebut sampai dengan bulan Maret 2020 sebanyak 88.049 KMP dan per hari ini sudah bisa cair sekitar 90 persen“, terang M Kamil. (kiki/red).

Bagikan melalui :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan