Demi Hak Hidup Anak, KOMNAS PA: Perpanjang Sekolah Dirumah Saja Sampai Indonesia Bebas Covid-19

Ilustrasi Siswa Sekolah Dasar yang menggunakan masker ditengah pandemi covid-19.

KILASMETRO|JAKARTA – Jumlah anak meninggal dunia disebabkan corona virus disease 2019 (COVID-19) di Indonesia mencapai 14 orang dan ratusan anak terkonfirmasi positif COVID-19. Selain itu terdapat ribuan anak dalam pemantauan COVID-19 di Indonesia cukup tinggi dibanding negara ASEAN.

Hal itu dikarenakan pemerintah Indonesia juga belum bisa memastikan bebas dari virus corona dan belum ditemukannya vaksin untuk mengatasi pandemi COVID-19.

Demi kepentingan terbaik dan hak hidup anak, Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak Indonesia, meminta Presiden Republik Indonesia melalui kebijakan Menko Bidang Pembangunan Manusiaan dan Kebudayaan (PMK) dan Menteri Pendikan untuk memperpanjang masa sekolah jarak jauh sampai Indonesia dinyatakan bebas dari COVID-19.

“Kami meminta pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan untuk tidak menerapkan program the new normal back  to school bagi anak-anak usia pendidikan dasar dan menengah di Indonesia”, kata Arist Merdeka Sirait kepada awak media kilasmetro.com, Jumat (05/06).

Disamping itu, Arist panggilan akrab Arist Merdeka Sirait menambahkan, jika tidak, maka bangsa ini terancam kehilangan generasi (the lost generation). Sesuai dengan himbauan dan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) juga menyeruhkan untuk memperpanjang sekolah jarak jauh (red_sekolah di rumah saja).  

Arist menyampaikan, fakta dan data yang dilaporkan oleh Juru Bicara Satuan Tugas Nasional Protokol Kesehatan Percepatan Penanganan COVID 19, banyak anak yang terkonfirmasi virus corona. Dari banyaknya laporan kasus yang masuk di Kementerian PPPA, dan diberbagai organisasi peduli anak termasuk Komnas Perlindungan Anak.

Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia Arist Merdeka Sirait.

“Dengan rasa simpatik dan peduli anak, mengingatkan pemerintah jangan grusa-grusu dalam menerapkan tatanan new normal dalam sekor pendidikan yakni mengembalikan anak ke sekolah”, tegas Ketum Komnas Perlindungan Anak.  

Menurutnya, bangsa, negara dan masyarakat Indonesia, demikian juga aparatur pemerintah harus mau belajar dari pengalaman Korea Selatan, Jepang dan Prancis dalam menerapkan anak back to school.

“Dimana setelah dibukanya sekolah back to school bagi anak-anak usia sekolah muncul masalah baru yakni banyak ditemukan anak diserang virus corona dan meningal dunia dan menjadikan new cluster”, terangnya.

Lebih lanjut, Arist mengatakan, pengalaman negara-negara ini patut menjadi pelajaran dan referensi agar tidak menetapkan kebijakan yang grusa-grusu dan mengakibatkan anak-anak terpapar  virus corona.

“Konsekuensi memperpanjang anak belajar dirumah tentu pemerintah wajib hadir dan memastikan segala  masalah yang ditimbulkannya dapat diatasi seperti penyediaan guru-guru jarak yang profesional dan paham dengan teknologi serta penyediaan paket-paket biaya elektronik seperti internet kuota, pulsa gratis yang diberlakukan untuk semua peserta didik baik yang dikelolah pemerintah dan swasta dan tersebar di berbagai desa maupun di kota,  demikian juga anak -anak peserta didik didaerah -daerah perbatasan dan atau cross border tanpa diskriminasi”, pintanya.

Mengingat kondisi ini merupakan bencana nasional non alam,  sambung Arist, maka kebutuhan finasial akibat dari diperpanjangnya sekolah di rumah saja, pemerintah harus bisa memastikan seluruh pembiayaan yang ditimbulkannya harus menjadi tanggungan negara melalui penerapan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan tepat sasaran.

“Nah disini dan dalam kondisi inilah negara wajib hadir”, tandasnya.

Sebelumnya, Menko Bidang Pembangunan Manusiaan dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Efendy menerima pesan dari Presiden RI, untuk menggodok secara matang dengan Kemendiknas agar menunda masuknya sekolah dan rencana penerapan program anak back to school.

“Jadi bapak Presiden mewanti-wanti untuk tidak grusa-grusu dalam menerapkan the new normal di lingkup pendidikan”,  ujar Muhajir Efendy.  

Muhajir Effendi menilai, untuk sektor pendidikan memang harus mendapatkan perhatian khusus. Dia menilai untuk penerapan normal baru di sekolah masih sangat beresiko jika dilakukan dalam waktu dekat.

“Sekolah berbeda kondisinya dengan sektor umum lainnya terlebih yang dihadapi adalah anak-anak, karena resikonya terlalu besar untuk sektor pendidikan. Maka dari itu untuk mengantisipasi terjadinya resiko tersebut pemerintah bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan masih terus mengkaji kemungkinan tersebut. Karena seperti yang diketahui jika mengacu pada kalender pendidikan Indonesia sekolah akan memasuki ajaran baru pada 13 Juli 2020”, pungkasnya. (adi).

Bagikan melalui :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan