Mantan Bendahara KPU Lamongan Terima Putusan Majelis Hakim

Mantan Bendahara KPU Lamongan.

KILASMETRO|LAMONGAN – Sidang perkara tindak pidana korupsi dugaan penyalahgunaan dana hibah KPU Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 1,2 milyar pada penyelenggaraan Pilkada 2015 di Pengadilan Tipikor Surabaya memasuki tahap akhir.

Persidangan masih dilaksanakan secara online atau virtual via app Zoom karena harus mengikuti protokol kesehatan. Majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Penasehat Hukum di Pengadilan Tipikor Surabaya. sedangkan Irwan Setiyadi berada di Lapas Kelas II B Lamongan.

Meski persidangan harus dilaksanakan sampai larut malam, namun akhirnya majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya tetap memvonis terdakwa Irwan Setiyadi dengan putusan 1 tahun 7 bulan penjara.  

Selain itu terdakwa juga diminta membayar denda 50 juta subsider hukuman satu bulan. Nihrul Bahi Haidar, salah satu pensehat hukum Irwan Setyadi mengatakan, pihaknya menerima putusan dari majelis hakim.

“Iya, kami menerima putusan tersebut. Begitu juga terdakwa Irwan Setyadi disampaikannya saat selesai dibacakan putusannya oleh hakim ketua”, ujar Nihrul Bahi Haidar, Kamis (16/07).  

Menurutnya, vonis dari majelis hakim lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni menuntut terdakwa 2 tahun penjara. “Vonis yang diberikan lebih rendah dari tuntutan JPU”, katanya.

Persidangan tahap akhir, Rabu (16/07). kemarin malam. Agenda putusan dari majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya..

Disisi lain, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri, Muhammad Subhan menjelaskan, pihaknya juga menerima putusan dari majelis hakim lebih rendah dibandingkan tuntutan yang disampaikan pada persidangan ke-11.  

“Setelah komunikasi dengan pimpinan, kami menerima putusan tersebut”, kata Muhammad Subhan.

Sebelumnya Subhan juga menjelaskan, bahwa terdakwa Irwan Setyadi saat membaca pledoi tanpa didampingi penasehat hukumnya. Padahal dalam persidangan sebelumnya penasehat hukum terdakwa meminta penundaan. 

“Karena ditunggu cukup lama penasehat hukum terdakwa tidak hadir untuk mendampingi. Tapi sidang tetap dilaksanakan setelah majelis hakim mendapatkan persetujuan dari terdakwa”, ucapnya.

Terdakwa setuju untuk melanjutkan persidangan, lanjut Subhan, tanpa didampingi penasehat hukumunya dan membacakan pembelaan atau pledoi secara lisan.

“Terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta keringanan kepada Majelis Hakim atas tuntutan JPU, mengingat dirinya merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi ibu, anak dan istrinya”, bebernya. (nur).

Bagikan melalui :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan