10 Raperda Lamongan, LSM Jamal : Semuanya Sampah, Karena Copas Dan Tidak Ada Telaah Survey Akademik

Ketua LSM Jamal Nur Salim usai menghadiri undangan rapat yang diselenggarakan Fraksi PDI-P DPRD Lamongan dalam agenda memberikan pendapat dan masukan terkait Raperda Lamongan 2020-2040.

KILASMETRO|LAMONGAN – LSM Jaringan Masyarakat Lamongan (Jamal) menilai 10 (sepuluh) rancangan peraturan daerah (raperda) Kabupaten Lamongan memerlukan telaah akademik agar tidak terkesan untuk menyelamatkan kebijakan Bupati selama 10 tahun terakhir.

Hal itu disampaikan oleh Nur Salim, Ketua LSM Jamal usai menghadiri undangan rapat yang diselenggarakan Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Lamongan, Jumat (17/07) malam, dalam agenda memberikan pendapat dan masukan Raperda Kabupaten Lamongan.         

“Semua raperda itu sampah. Karena mayoritas sudah ada tapi direvisi”, ujar Nur Salim di kantor DPC PDI-Perjuangan Lamongan.

Menurutnya, yang paling menarik dalam pembahasan sepuluh Raperda Kabupaten Lamongan jika konsentrasi pada rencana tata ruang wilayah (RTRW).

“Dilihat dari pasal by pasal semuanya amburadul. Untuk itu perlu saya sampaikan. Pertama tidak adanya telaah survey akademik dari raperda itu dan yang kedua copi paste (red_copas) dari Kabupaten lain wilayah Jawa Tengah”, ucapnya.

Dia juga menuturkan, sudah menjadi kebiasaan sejak 15 tahun lalu. Raperda Lamongan itu rata-rata menyalin (red_copi paste) dari Kabupaten lain. Padahal raperda sendiri untuk kepentingan Lamongan jangka waktu yang cukup lama.   

“Selain itu kenapa persoalan RTRW itu hanya dibahas 200 halaman. Seharusnya satu pasal saja butuh pembahasan secara detail. Misalnya perda tentang telekomunikasi itu butuh sendiri dan perda tentang pertanian butuh sendiri. Bisa dikatakan raperda RTRW tidak masuk akal”, katanya menilai.

Rapat yang diselenggarakan Fraksi PDI-P DPRD Lamongan dalam agenda memberikan pendapat Raperda Lamongan 2020-2040.

Melalui Fraksi PDI-P DPRD Lamongan, LSM Jamal berharap Raperda 2020-2040 harus ditolak agar tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan elit saja.

“Raperda ini harus ditolak. Karena kalau ini disahkan akan melindungi kebijakan-kebijakan Bupati selama 10 ini sebelumnya dia lengser dari jabatannya”, tegasnya.

Sementara, Ketua Fraksi PDIP DPRD Lamongan, Ratna Mutia Marhaeni menegaskan, akan berkomitmen memperjuangkan masukan dan pendapat dari elemen masyarakat terkait Raperda.

“Pastilah, kami atas nama fraksi PDIP akan meneruskan pendapat, rekomendasi dan kritikan dari teman-teman LSM, NGO, tokoh masyarakat, aparat pemerintah desa, akademisi, organisasi pemuda ke tim pansus Raperda”, pungkasnya. (nur).   

Bagikan melalui :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan