Giliran LSM Government Menilai Raperda Lamongan

Nihrul Bahi Haidar (memakai kopyah rotan), Ketua LSM Clean Government saat menghadiri rapat dari Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Lamongan.

KILASMETRO|LAMONGAN – Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2040 dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lamongan mendapat perhatian khusus dari LSM Clean Government.   

LSM yang dinahkodai Nihrul Bahi Haidar menilai Raperda Lamongan melanggar aturan, terutama rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2040, rencana detail tata ruang bagian wilayah perencanaan paciran tahun 2020-2040 dan rencana induk pembangunan industri kabupaten Lamongan Tahun 2020-2040.

“Raperda RTRW baik itu wilayah rencana Paciran maupun Kabupaten sangat melanggar. Artinya proses awal pembuatan raperda saja sudah salah”, ujar Gus Irul panggilan Nihrul Bahi Haidar usai menghadiri rapat yang diselenggarakan Fraksi PDI-P Perjuangan DPRD Lamongan, Jumat (17/07) malam.  

Ditegaskan Ketua LSM Clean Government di kantor DPC PDI-Perjuangan Lamongan, seharusnya nanti reperda tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Karena diraperda RTRW 2020-2040 tidak menyertakan draft perubahan perda RTRW 2011-2031.

“Namun perubahannya tidak sakdek sak nyet (red_serta merta semaunya sendiri) ada proses yang harus dilalui. Yakni ada kajian-kajian ilmiahnya, kajian hukumnya dan kajian sosialnya seperti apa”, jelasnya.

Menurutnya, ketika raperda tersebut disahkan atau dipaksakan seperti itu. Maka pemerintah harus memperhatikan dampak besar yang akan terjadi. Diantaranya dampak ekonomi, dampak hukum dan dampak sosial.

“Untuk itu pemerintah harus evaluasi. Terkait perubahan-perubahan itu seharusnya dimatangkan dulu. Harus ada keterlibatan tokoh masyarakat, akademisi, dan elemen masyarakat lainnya”, tegasnya.

Anggota Fraksi PDI-P DPRD Lamongan saat rapat jejak pendapat Raperda Lamongan di kantor DPC PDIP Lamongan.

Sebelumnya, Juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan (PDIP) Lamongan Abdul Shomad menuturkan meski realisai belanja dinilai sudah maksimal, perlu evaluasi kembali terhadap belanja-belanja yang realisasinya masih kecil terkhusus belanja yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.

“Perlu adanya evaluasi kembali, khususnya belanja yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat”, ucap Shomad saat rapat paripurna Nota Penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lamongan, Kamis (09/07) lalu. (nur).  

Bagikan melalui :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan