Raperda Lamongan Tidak Mungkin Ditolak, PDI-P Bakal Perjuangkan Penyempurnaanya

Sa'im (tengah), Ketua DPC PDI-Perjuangan didampingi Darwoto (paling kiri) dan Ratna Mutia M (paling kanan).

KILASMETRO|LAMONGAN – Raperda Lamongan 2020-2040 tidak mungkin untuk ditolak, tapi persoalan nanti di dalam pembahasan ada evaluasi pasal by pasal hasil rapat dari Fraksi PDI-P DPRD Lamongan bisa menjadi acuan.

Penegasan itu disampaikan, Ketua DPC PDI Perjuangan Lamongan, Saim usai mengikuti rapat yang diselenggarakan Fraksi PDI-P DPRD Lamongan, Jumat (17/07) malam, dengan menghadirkan tokoh masyarakat, NGO, LSM, akademisi dan aparat pemerintah desa.

“Ya, raperda ini nggak mungkin untuk di tolak. Karena sudah melalui beberapa proses dan tim sinkrosinasi sudah jalan dilanjutkan paripurna menjadi raperda”, ujar Sa’im.

Dia juga menegaskan, PDIP Lamongan bakal berkomitmen memperjuangkan masukan dan pendapat dari tokoh masyarakat, NGO, LSM, akademisi dan aparat pemerintah desa untuk kepentingan rakyat.

“Saya yakin teman-teman tadi tentu tidak akan menghambat ini. Tapi menyempurnakan untuk kepentingan rakyat”, jelasnya.

Paling krusial yang disampaikan teman-teman, kata Sa’im, menempatkan posisi Lamongan sebagai wilayah seluruhnya untuk industri. Dimana kawasan industri yang secara spesifik itu belum diatur.

“Lah industri ini harus dibatasi yakni ringan atau berat dan sebagainya. Itu yang akan menjadi evaluasi”, ucapnya.

Ratna Mutia Marhaeni (kanan), Ketua Fraksi PDIP DPRD Lamongan dan Darwoto (kiri) Wakil Ketua DPRD Lamongan.

Sementara, Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Lamongan Ratna Mutia Marhaeni, mengucapkan terima kasih atas pendapat dan masukan dari tokoh masyarakat, NGO, LSM, akademisi dan aparat pemerintah desa.  

“Adanya acara ini dilatar belakangi publik hearing yang diselenggarakan oleh DPRD Lamongan kemarin, karena dirasa waktunya kurang”, kata Ratna panggilan Ratna Mutia Marhaeni.

Selain itu, dia menambahkan, agar benar-benar aspirasi masyarakat itu bisa diserap. Karena pihaknya menyadari adanya kapasitas dan keterbatasan anggota fraksi.

“Sehingga orang-orang seperti inilah yang dibutuhkan karena ini kan menyangkut hajat hidup masyarakat Lamongan dalam jangka waktu yang cukup panjang”, pungkasnya. (nur).

Bagikan melalui :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan