Raperda Dikritik Sampah, Ini Tanggapan Pemkab Lamongan

Gedung Pemkab Lamongan.

KILASMETRO|LAMONGAN – Pemkab Lamongan melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika A. Edwyn Anedi menegaskan, 10 (sepuluh) Raperda Lamongan 2020-2040 dianggap sampah itu kritikan terlalu berlebihan.

“Kalau satu persatu memang saya tidak tahu, apalagi dikatakan itu sampah. Saya rasa itu berlebihan”, ujar A. Edwyn Anedi, Senin (20/07).

Edwyn menjelaskan, semua bisa memberikan pendapat, masukan dan kritikan terhadap raperda tersebut. Termasuk masukan dari teman LSM yang menganggap Raperda Lamongan copi paste (red_menyalin) dari Kabupaten lain wilayah Jawa Tengah.       

“Dalam prosesnya mungkin masing-masing OPD (red_organisasi perangkat daerah) yang menjadi leading sektor itu memiliki cara bermacam-macam”, terangnya.  

Menurutnya, mungkin kalau ada yang perlu direvisi dan diperbaiki, Pemkab Lamongan akan terbuka. Jadi semua bisa memberikan masukan, usulan, bahkan memberikan kritikan. “Ya ndak apa-apalah, makanya kita ada publik hearing”, ucapnya.    

Sebelum raperda itu terbentuk melalui beberapa proses sampai terbentuklah raperda. Dia menuturkan, kajian raperda melibatkan konsultan hukum dan konsultan akademisi.  

“Eh, saya kira untuk masing-masing OPD sudah ada. Misalnya raperda inisiatif dewan yang menjadi leading sektor kami, yakni keterbukaan informasi publik. Dewan saat itu juga mengajak OPD, kalangan LSM, akademisi dan praktisi hukum dalam publik hearing untuk masing-masing memberikan masukan’, akunya.  

Dia juga menambahkan, persetujuan Raperda Lamongan 2020-2040 akan dilakukan minggu depan. “Jadwalnya sich, hari Kamis (30/07) minggu depan”, tandasnya.

Sebelumnya, Nur Salim, Ketua LSM Jamal menilai, sepuluh Raperda Kabupaten Lamongan pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) itu  sampah.

“Semua raperda itu sampah. Karena mayoritas sudah ada tapi direvisi”, ujar Nur Salim usai menghadiri undangan rapat yang diselenggarakan Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Lamongan, Jumat (17/07) malam.

Menurutnya, pembahasan paling menarik dari sepuluh Raperda Kabupaten Lamongan jika konsentrasi pada rencana tata ruang wilayah (RTRW).

“Dilihat dari pasal by pasal semuanya amburadul. Untuk itu perlu saya sampaikan. Pertama tidak adanya telaah survey akademik dari raperda itu dan yang kedua copi paste (red_menyalin) dari Kabupaten lain wilayah Jawa Tengah”, ucapnya. (nur).

Bagikan melalui :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan