Bantah Uang Rp.10 Ribu Adalah Pungli, Namun Warga Kelurahan Sukorejo Berkata Ini

Tampak dari depan Kantor Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Lamongan.

KILASMETRO|LAMONGAN – Para penerima JPS (Jaringan Pengaman Sosial) Provinsi Jawa Timur itu memberi secara sukarela. Intinya pihak Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Lamongan memotong bantuan tersebut.

Penegasan ini disampaikan, Kasi Kessos Kelurahan Sukorejo, Endang saat ditemui awak media, mengkonfirmasi terkait adanya dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp. 10 ribu dari 175 KPM.   

“Ndak ada mas, kalau seandainya itu memberi karena sukarela dari yang bersangkutan. Yang penting dari kelurahan tidak ada pungutan. Bukan narik pungutan”, ujar Endang, Rabu (29/07).  

Endang menyebutkan, sebanyak 175 KPM di Kelurahan Sukorejo masing-masing mendapatkan Rp. 200 ribu dari bantuan JPS Provinsi Jatim. Dan tidak ada perintah dari Pemerintahan Kelurahan Sukorejo untuk meminta atau memungut biaya.  

“Tidak ada yang merintah. Itu Inisiatif dari masing-masing warga penerima merasa terima kasih dan dikasihkan kepada saya”, akunya.

Terkait adanya pengakuan warga yang di suruhnya untuk meminta sebesar Rp.10 ribu dari 175 KPM, Kasi Kessos Kelurahan Sukorejo membantah tidak pernah menyuruh.  

“Saya ndak menyuruh. Jadi nggak ada yang menyuruh”, katanya.

Ditegaskan olehnya, tidak pernah menyuruh ataupun memerintahkan orang untuk meminta pungutan sebesar Rp. 10 ribu dari warga penerima JPS Provinsi Jatim.   

“Ndak ada. Kalau ini dikatakan pungutan atau penarikan biaya, saya tidak terima”, tegasnya.

Di tempat terpisah, sebut saja Mbak Ifa, salah satu warga setempat mengakui, diperintah oleh pihak Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Lamongan untuk meminta uang Rp. 10 ribu kepada 175 penerima JPS Provinsi Jatim.

“Ya, saya diperintah yang bagian mendata itu lo mas, Bu Endang. Dan saat itu berkata kepada saya “Mbak Ifa aku njaluk tolong nggeh sampean jaluki sak ikhlase ijole bensin (red_mbak ifa saya minta tolong ya, kamu minta seikhlasnya gantinya bensin)”, beber Mbak Ifa.        

Disatu sisi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, Moh Kamil menyayangkan, adanya hal-hal diluar ketentuan atau aturan termasuk dugaan pungli yang muncul ditengah hadirnya program bantuan jaringan pengaman sosial (JPS) Provinsi Jatim.

“Prinsip, bantuan itu harus nyampek ke warga yang sudah di tentukan. Nah untuk suksesnya itu melibatkan semua pihak. Kalau ada hal-hal yang diluar itu sangat tidak kita harapkan. Intinya tidak boleh meski memakai tangan orang lain. Tidak boleh motong atau tidak boleh meminta”, pungkasnya. (nur).

Bagikan melalui :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan