DPRD Lamongan Angkat Bicara Terkait Pembayaran ZIS

Abdul Shomad,, Ketua Komisi D DPRD Lamongan.

KILASMETRO|LAMONGAN – Beredarnya surat edaran menyebutkan pembayaran besaran Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) yang harus dilakukan Kepala Desa (Kades) atau Lurah dan Perangkat memaksa anggota DPRD Lamongan angkat bicara.   

Dalam surat edaran yang ditanda tangani Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lamongan tersebut disebutkan ZIS sebesar Rp 50.000 per bulan harus dibayar Kades/Lurah. Sedangkan untuk Perangkat Desa sebesar Rp 20.000 per bulan.

“Ini sikap arogansi pemerintah terhadap Kades dan Perangkat Desa. Pembayaran ZIS terkesan sangat dipaksakan dengan adanya surat edaran tersebut melalui para Camat”, ujar Abdul Somad, Ketua Komisi D DPRD Lamongan, Selasa (25/08/2020).

Somad juga menyesalkan, adanya ketentuan pembayaran ZIS yang berlaku mundur beberapa bulan. Tak hanya itu asuransi para mantan Kepala Desa yang belum terbayarkan senilai 2,692 milyar, menurutnya, sangat kontradiktif. 

“Bolehlah kita menyerukan zakat, infaq atau shodaqoh. Tapi tidak memaksa seperti itu. Ini kalau tidak hati-hati bisa dikategorikan sebagai pungutan liar”, katanya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan itu menjelaskan, dulu sebenarnya juga sudah ada basis melalui kupon di tiap-tiap desa dan masuk ke APBD desa waktu itu pengeluran untuk bazis.

“Selanjutnya tidak ada kupon dan di APBD desa juga tidak ada. Lah ini muncul lagi, melalui surat edaran dan pembayarannya harus mundur beberapa bulan ke belakang”, akunya.

Lebih lanjut, politisi partai berlambang banteng moncong putih itu mengatakan, saat hearing dengan Dinas PMD Lamongan dikritisi oleh pihaknya.

“Okelah kalau ada ZIS. Tapi caranya yang santun dan tidak menimbulkan polemik bagi Kades dan Perangkat Desa”, tuturnya.

Somad juga menduga, baznas Lamongan sarat akan nuansa politik. Diduga adanya keberpihakan ASN dan Pemkab pada salah satu calon peserta Pilbup Lamongan, dibuktikan video yang beredar dibeberapa group Whatsapp atau media sosial.    

“Terdengar pembawa acara menyebutkan Ketua Baznas adalah Bakal Calon Wakil Bupati Lamongan mendampingi Bakal Calon Bupati tertentu”, ucapnya.   

Menurutnya, ini kurang elegan dalam beretika politik praktis. Karena pembawa acara tersebut terindikasi ASN, harusnya ada larangan keras terlibat politik. Apalagi mensosialisasikan dukungan terhadap salah satu peserta Pilbup.

“Ya, mungkin dalam waktu dekat. Kita akan panggil pihak-pihak terkait program basnaz ini. Agar tujuan mulia basnaz sendiri, terbebas dari syarat kepentingan politik praktis salah satu calon peserta Pilbup Lamongan”, kata anggota DPRD Lamongan terpaksa angkat bicara terkait pembayaran besaran Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS). (tris/nanda).  

Bagikan melalui :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan